Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

More documents

Recommendations

Info

(3) Penetapan dan tata cara pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupate/Kota diatur dalam Undang-undang Pembentukan daerah yang bersangkutan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 103 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini susunan, kedudukan, keanggotaan, hak dan kewajiban MPR, DPR dan DPRD hasil Pemilu 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu berikutnya. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 104 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 105 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal ..... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal ..... SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELlS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT, DEWAN PERWAKlLAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasit perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat untuk menjamjn tegaknya kedaulatan rakyat dan mampu memperjuangkan kepentjngan rakyat dan daerah yang adil dan beradab. Sesuai dengan perkembangan politik bangsa telah dilakukan amandemen UUD Tahun 1945 yang antara lain menghapus Keanggotaan MPR Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sebagai konsekwensi amandemen tersebut maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyatt dibentuk lembaga MPR yang terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, dan DPRD tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik bangsa sehjngga perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen. Penyesuaian Undang-undang tersebut akan lebih menjamin keterwakilan penduduk dan daerah pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilihnya pemberdayaan badan ermusyawaratan/ perwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan kemitraan dan kesetaraan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan perwakilan. Dalam rangka menjamin keterwakilan penduduk anggota DPR DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum agar pemilih lebih mengenal dan dikenal wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Prinsip keterwakilan daerah juga diwujudkan dengan ditetapkannya jumlah yang sama bagi anggota DPD untuk masing-masing Provinsi sebagai wakil daerah di MPR, yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Pasal 1 Cukup jelas II. PASAL DEMI PASAL Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Peresmian anggota MPR sekaligus dengan peresmian anggota DPR dan DPD yang ditetapkan satu naskah dalam Keputusan Presiden. Nama-nama anggota DPR dan DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, dilaporkan oleh KPU kepada Presiden. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5
Page 1 and 2: RUU SUSDUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Page 3 and 4: Pasal 4 Masa bakti anggota MPR adal
Page 5 and 6: c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Page 7 and 8: e. dinyatakan bersalah berdasarkan
Page 9 and 10: BAB IV DEWAN PERWAKlLAN DAERAH Bagi
Page 11 and 12: (2) DPD diundang oleh DPR untuk pem
Page 13 and 14: "Demi Allah [Tuhan) saya bersumpah/
Page 15 and 16: Pasal 61 Anggota DPRD Provinsi memp
Page 17 and 18: (3) Dalam hal salah seorang Pimpina
Page 19 and 20: . tidak lagi memenuhi syarat-syarat
Page 21 and 22: (4) Anggota DPD pengganti antarwakt
Page 23 and 24: (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yan
Page 25 and 26: (5) Pembentukan, susunan, tugas dan
Page 27: Pasal 99 (1) MPR, DPR, DPD, DPRD Pr
Page 31 and 32: Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang di
Page 33 and 34: Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup
Page 35 and 36: Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 DPR a
Page 37 and 38: Pasal 38 Huruf a Yang dimaksud deng
Page 39 and 40: Pasal 50 Ayat (1) Jumlah anggota DP
Page 41 and 42: Pasal 58 Ayat(1) Huruf a Cukup jela
Page 43 and 44: Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup
Page 45 and 46: Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup j
Page 47 and 48: Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup j
Page 49 and 50: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 51 and 52: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 53 and 54: Kelompok pakar/staf ahli bertugas m

Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?