Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...
Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...
Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Huruf e<br />
Cukup jelas<br />
Huruf f<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (2)<br />
Cukup Jelas<br />
Pasal 74<br />
Huruf a<br />
Yang dimaksud dengan hak interpelasi <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota adalah hak untuk mengajukan<br />
pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah yang bertalian dengan bi<strong>dan</strong>g tugas<br />
<strong>dan</strong> wewenang serta fungsi <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota. Tata cara dalam pengajuan hak ini dilaksanakan<br />
dengan memperhatikan etika politik <strong>dan</strong> etika pemerintahan serta norma sosial budaya yang berlaku<br />
atau diakui oleh masyarakat setempat.<br />
Huruf b<br />
Yang dimaksud dengan hak angket <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota adalah hak untuk mencari <strong>dan</strong> meminta<br />
keterangan yang bertalian dengan tugas <strong>dan</strong> wewenang serta fungsi <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota kepada<br />
perangkat Pemerintah di Daerah, masyarakat <strong>dan</strong> pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok<br />
permasalahan yang dimintakan keterangan itu.<br />
Huruf c<br />
Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota untuk<br />
menyampaikan pernyataan pendapat baik secara .lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada<br />
perangkat Pemerintah di Daerah atau masyarakat <strong>dan</strong> pihak-pihak lain yang bertalian dengan<br />
bi<strong>dan</strong>g tugas <strong>dan</strong> wewenang serta fungsi <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota. Penyampaian pernyataan itu harus<br />
didasarkan kepada fakta <strong>dan</strong> referensi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tata cara<br />
penyampaiannya dilaksanakan dengan memperhatikan etika politik <strong>dan</strong>. etika pemerintahan serta<br />
norma sosial budaya yang berlaku atau diakul oleh masyarakat setempat.<br />
Pasal 75<br />
Huruf a<br />
Hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreatifitas, semangat <strong>dan</strong> kualitas anggota <strong>DPR</strong>D<br />
Kabupaten/Kota dalam menyikapi serta menyalurkan <strong>dan</strong> menindaklanjuti aspirasi rakyat yang<br />
diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah<br />
Huruf b<br />
Hak anggota <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota untuk mengajukan pertanyaan baik secara Jisan maupun tertulis<br />
kepada pemerintah bertalian dengan tugas <strong>dan</strong> wewenang <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota.<br />
Huruf c<br />
Hak anggota <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keleluasaan menyampaikan suatu usul <strong>dan</strong><br />
pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota sendiri sehingga ada<br />
jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya.<br />
Oleh karena itu setiap anggota <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam<br />
proses pengambilan keputusan, namun demikian tatacara penyampaian usul <strong>dan</strong> pendapat dimaksud<br />
tetap dengan memperhatikan tatakrama, etika <strong>dan</strong> moral serta sopan santun <strong>dan</strong> kepatutan sebagai<br />
wakil rakyat.<br />
Huruf d<br />
Hak imunitas anggota <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum<br />
bertalian dengan pernyataan yang disampaikan didalam rapat-rapat baik yang dilakukan dengan<br />
pemerintah maupun dalam rapat-rapat internal <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota.
Change language