Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

(4) Anggota DPD pengganti antarwaktu mengakhiri masa jabatannya bersamaan dengan masa bakti anggota
DPD yang digantikannya.
Pasal 85
(1) Pimpinan DPD meminta kepada KPU untuk melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti
anggota DPD dari Provinsi yang bersangkutan.
(2) Pimpinan DPD setelah menerima rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil verifikasi
terhadap persyaratan calon anggota DPD, mengusulkan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian
dan pengangkatan anggota DPD tersebut.
(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPD ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
(4) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mengucapkan
sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPD lainnya, dengan tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
(5) Penggantian antarwaktu anggota DPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa bakti anggota DPD kurang dari
6 (enam) bulan dari masa bakti anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Bagian Keempat
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi
Pasal 86
(1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri;
c. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan; dan
d. diberhentikan.
(2) Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD
Provinsi.
b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undangundang
tentang Pemilihan Umum;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik DPRD Provinsi;
d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
e. tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat;
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
dan
g. berhenti atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik oleh Pimpinan Partai Politik yang
bersangkutan setelah diputuskan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
(3) Anggota DPRD Provinsi yang dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi/Pengurus Partai Politik/Masyarakat/Pemilih kepada Badan
Kehormatan DPRD Provinsi untuk dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan permintaan klarifikasi, serta
pengambilan keputusan.
(4) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.