Kelas_10_Ekonomi_1_Sri_nur_mulyani

Bab
VI
Kebijakan Pemerintah
dalam Menghadapi
Masalah Ekonomi
Warta Ekonomi
Penurunan BI Rate Diharap Pacu Kredit Usaha Kecil
Rabu, 11 Oktober 2006
JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan penurunan BI Rate
mampu memacu serapan dana Surat Utang Pemerintah (SUP)–005 yang masih tersisa
sekitar tiga ratus lima puluh miliar rupiah. Kami harap pengusaha mikro dan kecil
bisa lebih memanfaatkan penurunan BI Rate. Dengan demikian, sisa dana itu bisa
terserap lebih cepat, ujar Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Agus
Muharram, kepada Bisnis kemarin. Saat ini beberapa Lembaga Keuangan Penyalur
(LKP) mengajukan penyaluran sisa dana SUP. Kepada pengaju, kementerian akan
menyesuaikan jumlahnya sesuai tingkat serapan yang sudah berhasil mereka
laksanakan. Kami tengah mempelajarinya dan kemudian melanjutkan proses
pengajuan kepada Menteri Keuangan, ujar Agus Muharram.
Selain itu, Kementerian Koperasi akan menyesuaikan jumlah pengajuan
Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dengan rasio dana yang tersedia, sedangkan
usulan pemanfaatan dana kepada Menkeu akan dilakukan pada November. Sisa dana
SUP 005 tersebut berasal dari dua LKP yang tidak mampu menyalurkannya kepada
pengusaha mikro dan kecil. Persoalannya karena belum memiliki perangkat layanan
hingga pada level tersebut. Karena masih ada dana tersisa, beberapa LKP lalu
mengajukan pemanfaatannya kepada Kemenkop dan UKM. Dengan demikian, dana
itu tidak terkatung-katung seperti informasi sebelumnya, kata Agus Muharram.
Sampai saat ini usulan tersebut masih dipelajari. Jumlah yang akan diberikan
kepada masing-masing LKP disesuaikan dengan tingkat penyaluran mereka. LKP
yang sudah mengajukan pemanfaatan dana SUP 005 itu adalah Perum Pegadaian,
Permodalan Nasional Madani (PNM), Bukopin serta Bank Pembangunan Daerah
(BPD) asal Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dan DKI Jakarta. Sejak
penyaluran dana SUP 005 senilai tiga koma satu triliun rupiah itu dimulai pada 1999,
Perum Pegadaian memiliki tingkat penyaluran 127% dari plafon yang mereka terima.
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
131