Kelas_10_Ekonomi_1_Sri_nur_mulyani
Kelas_10_Ekonomi_1_Sri_nur_mulyani
Kelas_10_Ekonomi_1_Sri_nur_mulyani
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
9. Cara-cara Mengatasi Inflasi<br />
a. Kebijakan Moneter<br />
Seperti yang telah disebutkan di atas, peran bank sentral dalam<br />
mengatasi inflasi adalah dengan mengatur jumlah uang yang beredar.<br />
Kebijakan yang diambil oleh bank sentral tersebut dinamakan kebijakan<br />
moneter, yaitu dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut.<br />
1. Politik Diskonto (discount policy) adalah politik bank sentral untuk<br />
memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan<br />
me<strong>nur</strong>unkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga<br />
diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan<br />
berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya<br />
di bank daripada menjalankan investasi.<br />
2. Politik Pasar Terbuka (open market policy) dijalankan dengan<br />
membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual suratsurat<br />
berharga diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat.<br />
3. Politik Persediaan Kas (cash ratio policy) adalah politik Bank Sentral<br />
untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan<br />
me<strong>nur</strong>unkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan<br />
dinaikkannya persentase persediaan kas, diharapkan jumlah kredit<br />
akan berkurang.<br />
4. Pengawasan kredit secara selektif.<br />
b. Kebijakan Fiskal<br />
Selain kebijakan moneter, pemerintah dapat juga memberlakukan<br />
kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan<br />
penerimaan dan pengeluaran Negara. Jadi yang diatur dalam kebijakan<br />
fiskal adalah<br />
1. pengaturan pengeluaran pemerintah (APBN) dan<br />
2. peningkatan tarif/pajak.<br />
c. Kebijakan Nonmoneter<br />
Selain dua kebijakan di atas ada juga yang disebut kebijakan<br />
nonmoneter yang mengatur hal-hal berikut.<br />
1. Peningkatan produksi.<br />
2. Kebijakan upah.<br />
3. Pengawasan harga.<br />
Pendapatan Nasional<br />
167