Kelas_10_Ekonomi_1_Sri_nur_mulyani

tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam
bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta kegiatan kliring
sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran.
Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) adalah sebagai berikut.
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan
dan deposito.
2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
3. Menyediakan fasilitas pertukaran valuta asing.
BPR dilarang untuk melakukan usaha:
a. menerima simpanan dalam bentuk giro;
b. melakukan lalu lintas moneter, seperti transfer, kliring, atau
wesel;
c. melakukan pembayaran ke luar negeri;
d. melakukan usaha asuransi.
4. Bank Syariah
Bank syariah atau bank yang beroperasi berdasarkan prinsip
bagi hasil, sebenarnya bukanlah bank baru di Indonesia. Bank
syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yaitu
dengan beroperasinya bank Muamalat Indonesia. Namun, bank
syariah diatur secara formal sejak di amendemennya UU No. 7
Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia. Sejak itu mulai berkembanglah bank
dengan prinsip bagi hasil di Indonesia.
Berbeda dengan bank yang beroperasi secara konvensional
yang mempergunakan suku bunga, bank syariah beroperasi
berdasarkan prinsip bagi hasil. Seorang penabung di bank syariah
tidak menerima pendapatan bunga dari uang yang ditabung, tetapi
menerima pendapatan bagi hasil dari dana yang ditanamkan di
bank. Demikian juga dengan pembiayaan berdasarkan bagi hasil
(kalau bank umum disebut sebagai kredit), bank tidak
mendapatkan pendapatan bunga kredit, tetapi memperoleh
pendapatan bagi hasil.
Karena terdapat perbedaan dalam cara operasinya,
pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah juga berbeda.
Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah adalah
dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan bank
208 Ekonomi SMA Kelas X