20140519_MajalahDetik_129

hukumKalau mau serius,seharusnya Kapolribisa menelusuri kemana saja uang suap itumengalir.serta pelanggaran.Rupanya imbauan itu kurang mendapat tanggapan.Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimaMarkas Besar di Jakarta, dugaan tindak pidana di duaDitlantas tersebut semakin menguat. Kondisi itulahyang membuat Mabes Polri bertindak. “Kami inginkejadian ini memberi dampak perbaikan di lingkupinternal kepolisian,” kata Badrodin saat ditemuimajalah detik di kantornya, Jumat, 9 Meilalu.Namun operasi senyap ala MabesPolri itu dinilai anggota BadanPekerja Indonesia CorruptionWatch, Emerson Yuntho,belum maksimal. Sebabnya,hukuman yang dijatuhkanhanya sanksi administratif,yakni mutasi jabatan. Semestinyaada proses hukum yangdijalankan lantaran diduga terjadipraktek suap-menyuap. ”Bersih-bersihyang dilakukan Kapolri baru sepertigahati, tidak sampai setengah hati. Sebab, hanyamencopot dan memutasi,” ujarnya.Emerson malah menganggap operasi senyapitu sebagai kemunduran. Pembandingnyaadalah kasus pajak Gayus Tambunan. Dalamkasus itu, dua petinggi Mabes Polri berpangkatbrigadir jenderal diajukan ke sidang Kode EtikKepolisian lantaran diduga melakukan penyimpangansaat menyidik kasus mantan pegawaiDirektorat Jenderal Pajak tersebut.Menurut Emerson, unsur dugaan korupsi diDitlantas Polda Metro Jaya dan Jawa Timur sangatgamblang. Apalagi ada barang bukti yangdiamankan dari operasi tangkap tangan tersebut.“Kalau mau serius, seharusnya Kapolri bisamenelusuri ke mana saja uang suap itu mengalir,”tuturnya.Undang-Undang Tindak Pidana PencucianUang bisa digunakan dalam kasus ini. Dan, kalaumemang berniat melakukan bersih-bersihinternal, kepolisian seharusnya menggandengKomisi Pemberantasan Korupsi. “Serta PPATK(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)untuk menelusurinya,” ucap Emerson.Sebab, kata dia, Polri sudah tak bisa diharapkanuntuk membereskan masalah korupsi di kalang-Majalah detik 19 - 25 mei 2014