Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

10-17 Juli 1945:Setelah melalui perdebatan,sidang kedua BPUPKI (BadanPenyelidik Usaha PersiapanKemerdekaan Indonesia) sepakatuntuk memasukkan jaminanatas hak warga negara untukberserikat, berkumpul, danberpendapat di dalam rancanganUUD (Undang-undang Dasar).17 Agustus 1945:Proklamasi kemerdekaanRepublik Indonesia18 Agustus 1945:PPKI (Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia)mengesahkan rancangan UUDsebagai dasar negara RepublikIndonesia. Pasal 28 UUD1945 menjamin ’kemerdekaanberserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran denganlisan dan tulisan dan sebagainya’.26 Februari 1946:Pemerintah Indonesiamenghapuskan sejumlah pasalpenyebar kebencian (haatzaaiartikelen) saat mengadopsi HetWetboek van Strafrecht voorNederlandsch Indies menjadiKUHP (Kitab Undang-undangHukum Pidana). Pasal-pasalpenyebar kebencian yangdihapuskan dengan UUNo. 1 Tahun 1946 tentangPeraturan Hukum Pidana,diantaranya Pasal 153 bisdan Pasal 153 ter, serta Pasal161 bis. Ketiga pasal tersebutpada masa kolonial Belandadigunakan untuk menjeratkaum pergerakan, termasukpara penulis yang mengkritikkebijakan kolonial, diantaranyaSuwardi Suryaningrat, Mas MarcoKartodikromo, dll.
Pidato Mohammad Hatta dalam Sidang Kedua BPUPKIPaduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat!Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa [Ketua] Panitia Kecil Perancang Undang-undangDasar, saya setujui. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri bolehdikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikannegara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yangsaya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyatdalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwananti di atas Undang-undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatubentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang inimungkin timbul suatu keadaan ”cadaver discipline” seperti yang kita lihat di Rusia danJerman, inilah yang saya kuatirkan.... kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syaratsupaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negarapengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usahabersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kitamemberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negarabaru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnyafasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikankepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga–negarajangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul danbersidang atau menyurat dan lain-lain.
Page 3 and 4: Pada akhir 2009 Kejaksaan Agung RI
Page 5: UNDANG UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK
Page 9 and 10: Tahun 1920-1926 adalah masa menjamu
Page 14 and 15: Pencabutan PersbreidelordonantieInd
Page 16 and 17: 1959:Status keamanan negara diubah
Page 18 and 19: Dua puisi dalam buku kumpulanpuisi
Page 20 and 21: Pasal 3(1) Setiap barang cetakan ha
Page 22 and 23: contohnya kepada Kejaksaan.Tidak me
Page 24 and 25: Hingga 1991, Pemerintah Orde Baru m
Page 26: UUD Negara RepublikIndonesia Tahun
Page 29 and 30: Larangan tersebut pada awalnya lebi
Page 31 and 32: Komando Pemulihan Keamanan danKeter
Page 33 and 34: ”Orang boleh pandai setinggi lang
Page 35 and 36: Gerakan Reformasi berhasil merebut

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?