Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

PENJELASANPENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 1963TENTANGPENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYADAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUMPENJELASAN UMUMKetentuan ini dimaksudkan untuk menghadapi barang-barang cetakan baik berasal daridalam maupun luar negeri yang isinya membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara.Tidak jarang penerbitan-penerbitan asing yang masuk ke Indonesia melancarkankecaman dan hinaan terhadap Rakyat dan Negara; merusak kepercayaan Rakyat terhadapRevolusi, pimpinannya dan Sosialisme yang dibina bersama antara Rakyat danNegara, hal mana penyebarannya di Indonesia harus dicegah.Selebaran-selebaran yang bersifat subversief baik berasal dari dalam dan luarnegeri masih perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, juga bacaan-bacaanyang isinya dapat merusak akhlak.Ketentuan ini sekali-kali tidak dimaksudkan untuk memungkinkan diadakannya sensorpreventief oleh Pemerintah terhadap penerbitan dalam negeri; akan tetapi denganketentuan ini Pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakandari dalam negeri yang isinya dapat membahayakan kepentingan Rakyat dan Negarayang sedang membina Sosialisme.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Pengertian “mengganggu ketertiban umum” haruslah dihubungkan dengan dasar-dasartatatertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaanRakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemukaakan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum.Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalahcontoh jenis lain dari pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidakdapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengankesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialamiRakyat dan Negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya.Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum,diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya.Pasal 2Barang cetakan yang wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan adalah terbatasseperti yang dicantumkan dalam pasal 2. Jadi tidak semua barang cetakandimaksudkan oleh pasal 8 wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan setempat. Akantetapi wewenang Menteri Jaksa Agung untuk melarang barang cetakan yang tersebutdalam pasal 1 tidak dibatasi oleh jenis-jenis barang cetakan yang wajib dikirimkan