Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RIPasal 30Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum,kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:pengawasan peredaran barang cetakan;22 Juli 1991:Pemerintah Orde Baru danDPR menerbitkan UU No. 5Tahun 1991 tentang KejaksaanRepublik Indonesia yangmemberikan kewenangan penuhpada Kejaksaan Agung untuk‘mengamankan’ peredaran barangcetakan.Selama pemerintahan OrdeBaru ratusan buku dan pamfletdilarang beredar. Sebagianpenulisnya ditahan dengantuduhan subversif. AlasanKejaksaan Agung melarangperedaran buku-buku tersebutdiantaranya adalah karena bukubukutersebut memuat ajarankomunisme, menodai agama,memuat pornografi, menghinakepala negara, memuat aksaraCina, dll.Hasta Mitra yangdidirikan padapertengahan 1980andalam rangkamenerbitkan buku karyaPramoedya Ananta Toer,merupakan perusahaanpenerbitan yangbukunya paling banyakdilarang. SedangPramoedya Ananta Toeradalah penulis yangkaryanya paling banyakdilarang.UU No. 16 Tahun KejaksaanRepublik Indonesia yangmengubah wewenang KejaksaanAgung atas peredaran barangcetakan dari ‘pengamanan’menjadi ‘pengawasan’.Karena tidak memilikikewenangan lagi untuk melarangbarang cetakan, Kejaksaan Agungkemudian me-reaktivasi kembaliUU No. 4/PNPS/1963 untukmelarang peredaran 22 judulbuku selama periode 2006-2009.UU No. 5 Tahun 1991 Tentang KejaksaanRIPasal 27(3) Dalam bidang ketertiban danketenteraman umum, kejaksaan turutmenyelenggarakan kegiatan:c. pengamanan peredaran barangcetakan;Bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3)butir (c) disebutkan:Tugas dan wewenang kejaksaan dalamayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai denganperaturan perundang undangan yangbelaku. Yang dimaksud dengan “turutmenyelenggarakan” adalah mencakupkegiatan kegiatan membantu, turutserta, dan bekerja sama. Dalam turutmenyelenggarakan tersebut, kejaksaansenantiasa memperhatikan koordinasidengan instansi terkait.GerakanReformasi berhasilmenumbangkankekuasaan Soehartodan merebut kembalitiga kebebasan dasar:berserikat, berkumpul,dan berpendapat.MPR periode 1999-2004 menerbitkanPerubahan KeduaUUD NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945yang di dalamnyamemuat jaminanatas hak berekpresidan memperolehinformasi sebagaibagian dari hakasasi manusia.