Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

Gerakan Reformasi berhasil merebut kembalikemerdekaan berkumpul, berserikat, danberpendapat setelah puluhan tahun diberangusdi bawah Rezim Orde Baru. Kemenangan tersebutdikukuhkan oleh MPR melalui Perubahan KeduaUUD Negara RI Tahun 1945. Pada 2004, DPRmencabut kewenangan Kejaksaan Agung untukmelarang peredaran barang cetakan melalui UUNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.Buku yang dilarang pertamakali,pada era ini adalah pamflet yangditulis Ma’sud Simanungkalit yangberjudul Kutemukan Kebenaran Sejatidalam Al Qur’an. Karena UU KejaksaanRI yang baru tidak lagi memberikewenangan pada KejaksaanAgung untuk melarang peredaranbuku, maka Kejaksaan Agungbergayut pada UU peninggalankeadaan darurat periode DemokrasiTerpimpin, yaitu No. 4/PNPS/1963,untuk membenarkan keputusannya.Pada 2007 Kejaksaan Agungbertindak semakin agresif denganmelarang 13 buku teks sejarahuntuk SLTP dan SLA yang mengacupada Kurikulum 2004. KejaksaanAgung berdalih buku-buku tersebutmemutar balik sejarah karenatidak mencantumkan kata ’PKI’dibelakang ‘G-30-S’ dan tidakmemasukkan Peristiwa Madiun1948. Di tingkat lapangan, sejumlahkejaksaan negeri/tinggi memperluaspelarangan tidak hanya pada 13judul buku, tapi juga pada buku-bukuteks sejarah lain. Kejaksaan TinggiPangkal Pinang bahkan memperluaspelarangan hingga mencakup54 judul buku sejarah . Tidakhanya pelarangan yang dilakukankejaksaan, tetapi juga pemusnahandengan cara membakar buku-bukuteks yang disita.Selanjutnya, pada akhir 2009Kejaksaan Agung melarang limabuku, diantaranya karya JohnRoosa, Dalih Pembunuhan Massal:Gerakan 30 September dan KudetaSuharto (ISSI & Hasta Mitra, 2008)serta karya Rhoma Dwi Yuliantidan Muhiddin M Dahlan, Lekra takMembakar Buku: Suara Senyap LembarKebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (Yogyakara a: Merakesumba,2008). Buku-buku itu dilarangkarena dianggap ‘dapat menggangguketertiban umum’. Kejaksaan Agungmemonopoili definisi atas ‘ketertibanumum’ dan tidak merasa perlumembuktikan bahwa peredaran bukuitu memang meresahkan masyarakat.Padahal buku-buku itu telah beredarselama satu tahun atau lebih tanpamenimbulkan gejolak sama sekali.Pelarangan buku masih dapat terus terjadi di masamendatang selama UU No. 4/PNPS/1963 terusdipertahankan. Pada awal Januari 2010, MenteriHukum dan HAM Patrialis Akbar mengumumkan akanmerekomendasikan pada Kejaksaan Agung untukmelarang peredaran 20 judul buku.