Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Pasal 3(1) Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak danpenerbitnya.(2) Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukumandenda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.Pasal 4Menteri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yangtertentu untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum diedarkan di Indonesia.Pasal 5(1) Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barangcetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.(2) Yang dimaksudkan dengan jenis barang cetakan dalam pasal ini ialah jenis yangdidasarkan atas jenis bahasa, huruf atau asal dari barang cetakan.Pasal 6Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukanpensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenangmemelihara ketertiban umum.Pasal 7Apabila Menteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakanterlarang berasal dari luar Indonesia yang berada dalam kekuasaan kantor-kantorpos dikembalikan kepada alamat sipengirimnya diluar negeri.Pasal 8Yang dimaksudkan dengan barang cetakan dalam Penetapan ini ialah tulisan-tulisandan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat-alat kimia.Pasal 9Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau untuk keperluan Negara dikecualikan daripenetapan ini.Pasal 10Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan inidinyatakan tidak berlaku lagi.Pasal 11Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiaporang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini denganpenempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.Ditetapkan Di Jakarta,Pada Tanggal 23 April 1963.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Ttd.SUKARNODiundangkan Di Jakarta,Pada Tanggal 23 April 1963SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Ttd.MOHD. ICHSANLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 23
PENJELASANPENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 1963TENTANGPENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYADAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUMPENJELASAN UMUMKetentuan ini dimaksudkan untuk menghadapi barang-barang cetakan baik berasal daridalam maupun luar negeri yang isinya membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara.Tidak jarang penerbitan-penerbitan asing yang masuk ke Indonesia melancarkankecaman dan hinaan terhadap Rakyat dan Negara; merusak kepercayaan Rakyat terhadapRevolusi, pimpinannya dan Sosialisme yang dibina bersama antara Rakyat danNegara, hal mana penyebarannya di Indonesia harus dicegah.Selebaran-selebaran yang bersifat subversief baik berasal dari dalam dan luarnegeri masih perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, juga bacaan-bacaanyang isinya dapat merusak akhlak.Ketentuan ini sekali-kali tidak dimaksudkan untuk memungkinkan diadakannya sensorpreventief oleh Pemerintah terhadap penerbitan dalam negeri; akan tetapi denganketentuan ini Pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakandari dalam negeri yang isinya dapat membahayakan kepentingan Rakyat dan Negarayang sedang membina Sosialisme.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Pengertian “mengganggu ketertiban umum” haruslah dihubungkan dengan dasar-dasartatatertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaanRakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemukaakan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum.Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalahcontoh jenis lain dari pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidakdapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengankesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialamiRakyat dan Negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya.Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum,diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya.Pasal 2Barang cetakan yang wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan adalah terbatasseperti yang dicantumkan dalam pasal 2. Jadi tidak semua barang cetakandimaksudkan oleh pasal 8 wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan setempat. Akantetapi wewenang Menteri Jaksa Agung untuk melarang barang cetakan yang tersebutdalam pasal 1 tidak dibatasi oleh jenis-jenis barang cetakan yang wajib dikirimkan
Page 3 and 4: Pada akhir 2009 Kejaksaan Agung RI
Page 5: UNDANG UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK
Page 9 and 10: Tahun 1920-1926 adalah masa menjamu
Page 12 and 13: 10-17 Juli 1945:Setelah melalui per
Page 14 and 15: Pencabutan PersbreidelordonantieInd
Page 16 and 17: 1959:Status keamanan negara diubah
Page 18 and 19: Dua puisi dalam buku kumpulanpuisi
Page 22 and 23: contohnya kepada Kejaksaan.Tidak me
Page 24 and 25: Hingga 1991, Pemerintah Orde Baru m
Page 26: UUD Negara RepublikIndonesia Tahun
Page 29 and 30: Larangan tersebut pada awalnya lebi
Page 31 and 32: Komando Pemulihan Keamanan danKeter
Page 33 and 34: ”Orang boleh pandai setinggi lang
Page 35 and 36: Gerakan Reformasi berhasil merebut

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?