Tujuan Pembangunan Milenium - Unesco

More documents

Recommendations

Info

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesiadan peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagipenyandang cacat.Garis besar kebijakan pendidikan adalah perluasandan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatanmutu dan kesejahteraan pendidik, dan memberdayakanlembaga pendidikan. Lembaga pendidikanakan menjadi pusat pembudayaan nilai, sikap, dankemampuan. Selain itu, tujuan pembangunan pendidikanjuga melakukan pembaruan dan pemantapansistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulumdan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Desentralisasipendidikan termasuk pembaruan kurikulum,peningkatan kualitas lembaga pendidikan dalammenghadapi perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan seni, serta pengembangan sumberdaya manusia sedini mungkin. Selama masa OrdeBaru, pendidikan membaik sehingga proporsi merekayang buta huruf menurun.Investasi yang besar dalam bidang kesehatantelah dilakukan semenjak 1960. Kebijakan kesehatanterkonsentrasi ke pembangunan fasilitas kesehatandi pedalaman. Prioritas kesehatan preventif terutamameliputi penyediaan air minum bersih, immunisasi,pemberantasan hama, dan perbaikan gizi.Konteks pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidupPemanfaatan sumber daya alam merupakan tulangpunggung bagi pemenuhan kebutuhan masyarakatIndonesia dan perekonomian nasional. Berjutaorang bergantung pada pertanian subsisten, perikanan,dan perkebunan untuk hidupnya. NegaraIndonesia memiliki sumber laut yang luar biasa banyaknya.Penebangan komersial sejak 1970-an telahmengurangi hutan Indonesia yang semula sangatluas. Kekayaan minyak, gas, batubara, tembaga,nikel, bauksit, emas, perak, kaolin, marmer, dan lainlainmerupakan sumber tambang dan galian yangpenting. Sekalipun sumber daya alam penting bagiperekonomian, eksploitasinya dilakukan secara tidakberkelanjutan. Kekayaan yang dihasilkan darimengekploitasi sumber daya alam belum didistribusikansecara merata, dan belum diinvestasikankembali ke dalam perekonomian.Komitmen Indonesia pada pengelolaan lingkunganyang berkelanjutan secara kronologis telahdimulai 14 tahun sebelum KTT Bumi 1992, denganpembentukan Kementerian Negara PengawasanPembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1978,atau enam tahun setelah Stockholm Conferenceon Environment pada 1972. Indonesia memberikansumbang saran pada KTT Bumi 1992 dengankonsep tentang keseimbangan hubungan antarakependudukan, pembangunan, dan lingkunganhidup yang akhirnya diadopsi KTT. Indonesia jugasalah satu negara pertama yang menandatanganikonvensi internasional untuk perubahan iklim globaldan keanekaragaman hayati (UN Climate ChangeConvention Act No. 1/1994 dan UN Convention onBiological Diversity Act No. 2/1995). Dalam dokumenperencanaan pembangunan nasional, butir-butirkonsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsioleh Indonesia dan diawali dengan memasukkanisu pengelolaan lingkungan hidup pada RepelitaII (1973–1978) dan diteruskan sampai era ProgramPembangunan Nasional (Propenas) sekarang ini.Namun Undang-Undang Lingkungan Hidup masihbelum dapat dilaksanakan secara optimal, sehinggapengrusakan lingkungan terus meningkat semenjak1998. Pelanggaran hukum dan peraturan umumnya,serta beratnya permasalahan ekonomi, memperburukpenebangan hutan, penangkapan ikan, danpenambangan secara liar yang kini sudah mencapaitingkat yang membahayakan.Pemanfaatan sumber daya alam akan dikeloladengan lebih mengedepankan prinsip kelestari-20
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesiaan serta tidak terpusat pada beberapa kelompokmasyarakat dan golongan tertentu, dan sejalan denganotonomi daerah. Untuk itu, kontrol masyarakatdan penegakan supremasi hukum perlu dikembangkan.Peraturan perundangan yang mengaturpengelolaan sumber daya alam harus dapat mengurangitumpang tindih peraturan penguasaandan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkankeselarasan peran antara pusat dan daerah sertasektor, dan melindungi hak-hak publik dan hak-hakmasyarakat adat. Di samping itu, pengendalian terhadapmeningkatnya intensitas kegiatan pendudukdan industri juga diperlukan untuk mengurangi kadarkerusakan lingkungan di banyak daerah.Desentralisasi dan kesenjanganantar daerahUndang-undang No. 22/1999 tentang OtonomiDaerah dan UU No. 25/1999 tentang Kewenangandan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerahmenetapkan kebijakan pembangunan daerah berdasarkanGBHN 1999–2004 yaitu mengembangkanotonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; mengkaji kebijakan otonomi daerah bagiprovinsi, kabupaten/kota, dan desa; mewujudkanperimbangan keuangan pusat dan daerah secaraadil; serta memberdayakan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.Tantangan. Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumberkeuangan antara pusat dan daerahbeberapa waktu lalu menyebabkan peningkatankesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah,kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya ketidakpuasanmasyarakat di daerah. Di samping itu, krisisekonomi menyulut peningkatan pengangguran,kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya dibeberapa daerah. Melemahnya kegiatan ekonomidi pelbagai daerah juga menyebabkan penurunanpendapatan asli daerah. Hal itu menghambat kemampuanpemerintah daerah dalam melaksanakankegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayananmasyarakat.Pola pembangunan di Indonesia tidak merata.Jawa dan Bali merupakan daerah dengan tingkatpertumbuhan tercepat selama tiga dasawarsa terakhir,sehingga kekayaan terkonsentrasi di pulauyang padat ini. Pertumbuhan di pelosok terkonsentrasipada daerah yang cocok bagi pertaniandan eksplorasi tambang saja. Laju pembangunanlebih lambat di Indonesia bagian timur yang sebagianbesar berpenduduk sedikit dan jauh dari pusatkekuatan politik. Kesenjangan antara keadaandi Jawa dan Bali dan daerah lain melebar selamamasa 1980-an dan 1990-an. Kesenjangan ekonomiantar daerah masih menjadi persoalan pembangunan,terutama kesenjangan antara Kawasan BaratIndonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).Kenyataan ini dapat dilihat dari pangsa produk domestikregional bruto (PDRB) yang diberikan KBIdan KTI. Selama periode 1997-2000 rata-rata pangsaPDRB KBI sebesar 82 persen dibandingkan pangsaKTI sebesar 18 persen.Penerapan kebijakan. Dalam mengatasi kesenjanganantardaerah serta dampak krisis ekonomi,pemerintah berusaha meningkatkan alokasi danalangsung ke daerah, meningkatkan upaya penanggulangankemiskinan, dan menggerakkan kembalikegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata.Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintahitu tidak akan berjalan optimal jika tanpa pemberdayaankemampuan pelaku ekonomi, khususnyamasyarakat kecil, ataupun tanpa didukung investasiswasta di daerah. Peningkatan kemampuan pelakuekonomi, khususnya masyarakat kecil, dilakukanmelalui penyediaan akses terhadap sumber dayaekonomi dan kesempatan pengelolaan dan peman-21
Page 3: INDONESIALaporan Perkembangan Penca
Page 7 and 8: SAMBUTANMenteri Koordinator Bidang
Page 9 and 10: SAMBUTANUnited Nations Country Team
Page 11 and 12: RINGKASAN DATA NASIONALUntuk Pemant
Page 13 and 14: INDIKATOR MDG 1990 1991 1992 1993 1
Page 15 and 16: Laporan Perkembangan Pencapaian Tuj
Page 21: Laporan Perkembangan Pencapaian Tuj
Page 29 and 30: TUJUAN 1Menanggulangi Kemiskinandan
Page 37 and 38: TUJUAN 2Mencapai Pendidikan Dasarun
Page 45 and 46: TUJUAN 3Mendorong KesetaraanGender
Page 53 and 54: TUJUAN 4Menurunkan AngkaKematian An
Page 59 and 60: TUJUAN 5Meningkatkan Kesehatan Ibu5
Page 65 and 66: TUJUAN 6Memerangi HIV/AIDS, Malaria
Page 73 and 74:
Laporan Perkembangan Pencapaian Tuj
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
TUJUAN 7Memastikan KelestarianLingk
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
show all

Tujuan Pembangunan Milenium - Unesco

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?