Laporan Perkembangan Pencapaian <strong>Tujuan</strong> <strong>Pembangunan</strong> <strong>Milenium</strong> Indonesiababkan kotoran dapat masuk ke dalam jaringandistribusi itu sehingga air yang diterima konsumentidak aman lagi untuk langsung diminum tanpa melaluipengolahan (dimasak/disaring) lebih dahulu.Dengan demikian, penyaluran air minum memerlukanperbaikan dan peningkatan pada kemampuanmemasok air selama 24 jam terus menerus sertaperbaikan dan penyempurnaan jaringan pipa distribusinya.Hal ini berimplikasi terhadap besarnyainvestasi yang diperlukan. Secara ringkas, masih terjadikemelesetan (mismatch) antara kebutuhan masyarakatterhadap kualitas air yang layak minum dnpasokan air yang disediakan oleh penyedia (PDAM)yang baru mencapai kualitas air bersih.pembangunan. Di samping itu, sekalipun pengelolaanair minum telah menjadi wewenang pemerintahkabupaten/kota, masih berkembang anggapanbahwa pemerintah pusat masih berwenang secarapenuh dalam penyediaan dan pengelolaan air minum.Hal ini tecermin pada pola pembiayaan pembangunanprasarana dan sarana air minum yanghingga saat ini masih sangat tergantung sumberanggaran pemerintah pusat. Dengan keterbatasandana yang dimiliki oleh pemerintah pusat sedangkankebutuhan masyarakat terhadap air minum semakinmeningkat, bila pola pembiayaan itu tidakmengalami penyesuaian sesuai jiwa desentralisasidikhawatirkan target MDG tidak dapat tercapai.Penyediaan air minum belum menjadi prioritaspemerintah. Walaupun telah dinyatakan oleh PBBbahwa ketersediaan air minum telah menjadi hakasasi manusia, penyediaan air minum di Indonesiabelum menjadi salah satu prioritas utama dalamKetersediaan data. Salah satu masalah pokok yangdihadapi dalam pencapaian target MDG berkaitandengan sektor air minum adalah kurang tersedianyadata yang standar dan akurat, terutama untuk keperluanpemetaan daerah-daerah yang kekurangan airGambar 7.6. Akses air minum menurut perbedaan definisi%Sumber: Susenas86
Laporan Perkembangan Pencapaian <strong>Tujuan</strong> <strong>Pembangunan</strong> <strong>Milenium</strong> Indonesiaminum. Beberapa data yang tersedia lebih banyakmenggambarkan kondisi pelayanan air minum perpipaandi kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan dikawasan perkotaan sebagian besar kebutuhan airminum masyarakat dipenuhi oleh PDAM yang mempunyaidatabase pelanggan serta pada umumnyamempunyai manajemen lebih baik dibandingkandengan kawasan pedesaan. Sedangkan pelayananair bersih di pedesaan yang sebagian operatornyaadalah organisasi masyarakat setempat, 11 belummempunyai mekanisme yang jelas mengenai kompilasidata prasarana dan sarana yang ada. Hal lainyang terkait dengan ketersediaan data, saat ini datayang ada lebih banyak menggambarkan kuantitasdibandingkan cakupan nyata dan kualitas prasaranadan sarana yang terbangun sehingga reliabilitasdata cakupan air bersih masih dipertanyakan.Rendahnya tingkat pelayanan air bersih olehPDAM di Indonesia. Jumlah penduduk di kawasanperkotaan yang mempunyai akses terhadapair bersih (minum) perpipaan pada akhir 1980-anhingga awal 1990-an berhasil ditingkatkan denganlaju rata-rata sekitar 6,5 persen per tahun, sedangkanjumlah penduduk yang tidak memiliki aksesterhadap sistem air bersih (minum) perpipaan jugameningkat rata-rata 4,3 persen per tahun. 12 Namun,berdasarkan data yang ada, sampai dengan tahun2000 tingkat pelayanan air bersih oleh PDAM di kawasanperkotaan baru mencapai 51,7 persen dandi kawasan perdesaan baru 5,4 persen. Tingkatpelayanan itu diperkirakan baru mampu melayani56,6 juta jiwa, berdasarkan kriteria pelayanan untuk4.748.000 unit sambungan rumah dan 85.700 unit hidranumum yang berhasil dibangun sampai saat ini.Masalah pokok yang dihadapi oleh PDAM adalahkelemahan pada perencanaan penyediaan, kelemahanteknis, dan kelemahan manajerial. Perencanaanpelayanan sampai saat ini diakui masih sangat berorientasipasokan (supply), sehingga sering terjadikesenjangan antara kebutuhan masyarakat danpasokan air minum. Cukup banyak terjadi jenisdan tingkat pelayanan yang diberikan tidak sesuaidengan keinginan masyarakat penerima. Hal ini berakibatpada rendahnya kemauan masyarakat untukmembayar pelayanan yang ada sehingga banyakdijumpai prasarana dan sarana air minum yang dibanguntidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisiini semakin mempersulit upaya peningkatan cakupanpelayanan air minum. Yang menjadi kendalautama pada kelemahan teknis adalah terbatasnyaanggaran untuk penyempurnaan sistem jaringanpelayanan air minum, mulai dari pengumpulan (intake),jaringan transmisi, instalasi pengolahan air,penampungan (reservoir), jaringan distribusi, hinggasambungan rumah. Sedangkan kelemahan manajerialdisebabkan manajemen/pengelola pelayananair minum tidak dapat menjalankan perannya secaraprofesional, yang antara lain disebabkan oleh ketidakjelasanhubungan dan kewenangan antara operator(institusi) yang mengelola pelayanan air minumdan regulator yang melakukan pengaturan pelayananair minum. Lemahnya independensi PDAM untukmenentukan program investasi dan mengelola usahanyasecara perusahaan berakibat pada banyaknyaPDAM yang terlibat krisis keuangan. Saat ini, daritotal 293 PDAM, 201 PDAM memiliki utang dengantotal nilai mencapai kurang lebih Rp 4,2 triliun.Tingginya tingkat un-accounted for water. Un-accountedfor water adalah air yang tidak menghasilkanpenerimaan bagi PDAM, atau populer dengansebutan tingkat kebocoran air. Data menunjukkanbahwa pada 2000 tingkat kebocoran air untuk PDAMseluruh Indonesia antara 22–43 persen, denganrata-rata sebesar 36 persen. Jumlah ini mencakup87