Tujuan Pembangunan Milenium - Unesco

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia• Peningkatan kualitas sarana sanitasi. Hal ini berartitantangan untuk membangun sarana yangmemenuhi kriteria teknis dan standar kesehatanyang ditetapkan tetapi mudah dioperasikan dandipelihara oleh masyarakat.• Peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah,wakil rakyat, maupun swasta mengenai persoalansanitasi. Langkah pertama yang harus ditempuhdalam peningkatan penggunaan saranasanitasi adalah pemberian pengetahuan kepadamasyarakat mengenai pentingnya perilaku hidupbersih dan sehat, yang salah satu di antaranyaadalah penggunaan jamban. Bila masyarakattelah menyadari pentingnya sanitasi, khususnyaberkaitan dengan kesehatan dan produktivitas,kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sanitasiakan meningkat. Selain itu, dalam rangka pemenuhankebutuhan sanitasi, pemerintah, wakilrakyat, dan swasta perlu diberi penjelasan mengenaipentingnya persoalan sanitasi sehinggamereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaanprogram sanitasi.Kebijakan dan programAir minumDengan mempertimbangkan kondisi, masalah,dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalammencapai target MDG, khususnya sektor air minum,beberapa kebijakan yang dikembangkanadalah sebagai berikut:• Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pencapaiantarget MDG, yang mencakup rencanatindak pencapaian target.• Pengembangan alternatif sumber pembiayaanuntuk pengembangan maupun pembangunanprasarana dan sarana air minum yang bertumpupada kemampuan pemerintah kabupaten/kota, melalui: (a) peningkatan partisipasi duniausaha dan swasta melalui pemberian iklim duniausaha yang kondusif, pemberian peraturanperundang-undangan yang jelas dan transparandan mudah dimengerti, serta penegakanhukum yang berkeadilan dan (b) optimasikemampuan pembiayaan masyarakat melaluipemberian sebanyak-banyaknya pilihan sistempembiayaan yang sesuai dengan kemampuanmasyarakat.• Peningkatan mekanisme penyesuaian tarifuntuk sedapat mungkin mengarah pada beroperasinyaPDAM secara swadana.• Pengembangan alternatif pola pembiayaan bagipembangunan dan pengelolaan air minum, antaralain melalui penerbitan obligasi pemerintahdaerah (municipal bonds) yang dijamin olehpemerintah kabupaten/kota dan/atau melaluisekuritisasi (securitization) dengan menjual sebagiansaham PDAM kepada masyarakat dandunia usaha swasta.• Perlindungan sumber air baku secara lintas sektoraldan lintas kabupaten/kota, dengan membentukWater Board Authority, yang terdiri ataspihak-pihak yang terkait (stakeholders) untukmengakomodasi jaminan atas kuantitas dankualitas air baku.• Pengembangan program konservasi alam, lingkunganhidup, dan sumber daya air sebagaiupaya mempertahankan keandalan ketersediaanair baku.• Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaanPDAM menuju profesionalisme korporasiserta pemisahan secara tegas antara fungsi operatordan regulator dalam pembangunan danpengelolaan air bersih.92