Majalah-Aktual-Edisi-53-ms

Panama, negeri mungil di
bentangan Laut Karibia
itu belakangan menyita
perhatian publik dunia,
termasuk Indonesia. Bukan garagara
eksotisme alam maupun
Terusan Panama-nya yang populer
itu, melainkan karena disulut
terbongkarnya daftar nama-nama
para kalangan superkaya dari belahan
negara yang menyembunyikan
dananya di sana.
Nama-nama itu mencuat
dalam sebuah dokumen ikutan
dari yang disebut The Panama
Papers (Dokumen Panama) yang
diungkap International Consortium
of Investigative Journalists (ICIJ).
Dokumen itu mengungkap aksi
para kalangan super kaya yang
memendam kekayaannya di
negeri suaka pajak (tax havens)
atau surga pajak (tax heaven)
dengan menggunakan perusahaan
cangkang (shell companies), hanya
untuk mengelabuhi pihak otoritas
negaranya.
Adalah firma hukum asal Panama,
Mossack Fonseca yang didirikan oleh
Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca
ini yang memfasilitasi para kalangan
berduit itu. Mossack Fonseca inilah
yang dengan rapih menyembunyikan
ratusan ribu rekening perusahaan
cangkang itu dengan membentuk
special purpose vehichal (SPV) atau
offshore companies ketika mereka
menanam dananya di negeri suaka
pajak.
Firma hukum ini bertanggung
jawab untuk mengawasi dan
mengatur jasa-jasa perserikatan
dan perwalian aset dari suatu
perusahaan. Karena fokus utama dari
Mossack Fonseca ini adalah sebagai
perlindungan aset, perencanaan
pajak dan properti. Firma ini juga
menyediakan jasa pembentukan
perusahaan di negara lain dan
pengelolaan perusahaan luar negeri.
Sejatinya, dokumen Panama
Papers bersifat sangat rahasia.
Namun, dokumen yang memuat 11,5
juta dokumen rahasia dari 214.000
perusahaan luar negeri itu bocor
karena kena diretas oleh seorang yang
menggunakan nama sandi, John Doe.
Para empunya dana itu berasal
dari banyak kalangan. Mulai dari
pebisnis sampai politisi, dari
kalangan agen rahasia sampai kaum
pesohor dan berasal dari banyak
negara, termasuk Indonesia.
Sedikitnya ada 12 kepala negara,
baik presiden ataupun perdana
menteri yang masih menjabat
maupun sudah lengser tersangkut
bocoran data ini yang disinyalir
mengemplang pajak. Sedang lima
nama pemimpin negara yang masih
aktif, yaitu Argentina, Islandia, Arab
Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab.
Selain itu, ada juga pejabat
pemerintahan, kerabat dekat,
dan teman dekat sejumlah kepala
pemerintahan dari kurang lebih 40
negara lain. Seperti Brasil, China,
Perancis, India, Indonesia, Malaysia,
Meksiko, Pakistan, Rusia, Afrika
Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania
Raya.
Sepintas, mekanisme yang ada di
Mossack Fonseca itu dianggap lazim
dan lumrah bagi kalangan pebisnis.
Namun jika ditapaki lebih dalam,
ternyata penempatan dana di negeri
suaka pajak itu tak sedikit yang
dilatarbelakangi oleh beragam modus
kejahatan.
Pasalnya, dengan mereka
menyimpan dananya di sana, bisa
jadi dimotivasi oleh aksi kejahatan
sektor keuangan. Sebut saja seperti
money laundering (pencucian uang)
atau tax avoidance (penghindaran
pajak atau bahkan pengemplangan
pajak).
Demi menghindari tarif pajak
tinggi, kaum berduit ini dengan
sengaja memboyong fulusnya itu ke
negeri surga pajak seperti Panama
yang memang menawarkan tarif
pajak minimal atau bahkan bebas
pajak (free tax).
"Fenomena Panama Papers
ini adalah puncak gunung es dari
segala permasalahan pajak di
dunia, termasuk di Indonesia,"
sebut Yustinus Prastowo, Direktur
Eksekutif Center for Indonesia
Taxation (CITA), dalam sebuah
diskusi, Sabtu (9/4) lalu.
Ada nama ribuan perorangan dan
perusahaan dari Indonesia. Tercatat
ada 2.961 nama dari Indonesia di
Panama Papers ini. Namun dari
total itu, ada sekitar 800 nama
pebisnis dan politikus Indonesia
yang mengamankan kekayaannya
di Mossack Fonseca. Hampir semua
pengusaha yang kerap wara-wiri
sebagai orang terkaya di Indonesia
versi Forbes Indonesia ada di sana.
Nama-nama yang berasal dari
klan konglomerat negeri ini nyaris
ada semua. Seperti klan Widjaja
(Grup Sinar Mas), klan Ciputra
(Grup Ciputra), klan Hartono (Grup
Djarum), klan Salim (Grup Salim),
klan Sampoerna (Grup Sampoerna),
klan Halim (Grup Gudang Garam),
klan Tanoto (Grup Raja Garuda Mas),
klan Katuari (Grup Wings).
Juga ada klan Riady (Grup Lippo),
klan Rachmat (Grup Triputra/
Adaro), klan Angkosubroto (Grup
Gunung Sewu), klan Pangestu (Grup
Barito Pacific), klan Panigoro (Grup
Medco) klan Soeryadjaya (Grup
Saratoga Investama), klan Bakrie
(Grup Bakrie), serta klan Aksa (Grup
Bosowa).
Namun demikian, di mata
pengusaha ternyata fenomena
Panama Papers dengan hirukpikuk
aksi penanaman dananya itu
masih dianggap wajar. Skema SPV,
shell companies, maupun offshore
companies disebut sesuatu yang biasa
ketika mau berbisnis di luar negeri.
"Banyak pengusaha Indonesia,
bahkan perusahaan BUMN yang
menggunakan SPV saat bertransaksi
di luar negeri tu. Jadi itu wajar," kilah
Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia, Rosan
Roeslani seusai acara seminar, Rabu
(6/4) lalu.
Di mata Chairman Grup Rekapital
ini, perusahaan swasta dan BUMN
ketika mau menerbitkan surat utang
atau obligasi tidak membawa badan
hukum Perseroan Terbatas (PT)
seperti yang terjadi di Indonesia, tapi
menggunakan badan hukum SPV.
Jadi, SPV ini sudah menjadi
semacam kebiasan pebisnis
internasional. Cerita dia, ketika
AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016 29