Majalah-Aktual-Edisi-53-ms

kolonialisme dan imperialisme
AS dan Barat, sedari awal skema
kerjasama RI-RRC diatur dan didikte
oleh kepentingan para taipan.
Lebih celakanya lagi, para taipan
yang sejatinya lebih menganut
kapitalisme berbasis korporasi yang
berorientasi liberalisme, kepentingan
ekonomi dan bisnisnya justru
cenderung lebih pro kepentingan
korporasi-korporasi AS dan Eropa
Barat.
Dengan begitu, pemerintah RRI
justru gagal total memanfaatkan
Taipan sebagai Daerah Penyangga
dibandingkan RRC. Kalau RRC
dengan adanya taipan, berhasil
memanfaatkan aspek ekonomi dan
sumberdaya manusia para Taipan
ini demi kepentingan nasional RRC,
pemerintah RI justru dengan adanya
taipan sebagai daerah penyangga,
malah kayak pagar makan tanaman.
Daerah Penyangga yang
seharusnya dimanfaatkan pemerintah
RI sebagai dareah yang melindungi
kedaulatannya baik secara militer
maupun ekonomi-politik, justru
malah jadi daerah yang mengancam
kedaulatan ekonomi dan mungkin
juga nantinya militer dari NKRI.
Dalam kerangka pemikiran dan
pandangna tersebut, sekarang saya
kira jadi jelas pola perang macam apa
yang harus kita hadapi dalam skala
prioritasnya.
Benar bahwa dalam jangka
panjang, visi-misi RRC memang
bisa juga membahayakan
kedaulatan NKRI. Tapi dalam
jangka pendek dan menengah,
ancaman sesungguhnya adalah
berasal dari para Taipan yang justru
diproyeksikan oleh pemerintahan
Jokowi-JK sebagai Daerah
penyangga antara pemerintah RI
dan RRC.
Buku karya Sterling Seagrave,
wartawan Inggris, yang menulis
buku membongkar sepak terjang
para taipan di Asia Pasifik.bertajuk,
Lord of the Ring. Sekarang sudah
diterjemahkan dalam bahasa
Infonesia : Sepak Terjang Para
Taipan, kiranya amat membantu
mengungkap betapa mengguritanya
pengaruh para Taipan seberang laut
ini.Di buku itu, terungkap geneologi
atau asal-usul beberapa taipan
mulai dari Robert Kwok sampai
Liem Soe Liong. Maupun beberapa
taipan yang sudah menacapkan
kuku-kuku pengaruh kekuasaannya
di beberapa negara seperti
Singapura, Thailand, Malaysia,
Filipina dan Indonesia.
Meskipun sejak era Deng Xio Ping
pada 1979, para Taipan seberang laut
ini mulai diundang masuk ke Cina
untuk berinvestasi melalui skema
Special Economic Zone di 14 kota di
Provinsi Cina Selatan, namun tidak
otomatis RRC dan para Taipan ini
sudah menyatu dan bersenyawa
dengan skema Kapitalisme Negara
RRC. Karena bagaimanapun
juga, para Taipan yang menganut
Kapitalisme berbasis Korporasi ini,
dalam pragmatisme ekonominya
masih tetap menjalin aliansi strategis
dengan para kapitalis global yang
dari Amerika Serikat dan Eropa Barat
yang kebetuian juga kapitalismenya
berbasis korporasi.
Segi lain yang tak kalah penting,
meskipun para Taipan seberang laut
ini tumpuan kekuatannya semata
sebagai orang-orang yang bermodal
kuat dan berskala global, namun
pada perkembangannya para Taipan
tersebut telah menjelma menjadi
Konsorsium Politik.Bukan sekadar
klan ekonomi, keuangan maupun
bisnis. Sehingga praktis para taipan
tersebut telah menjadi negara
dalam negara, dengan bertumpu
pada skema Kapitalisme berbasis
Korporasi.
Kapitalisme Berbasis Korporasi
inilah yang justru lebih mengeratkan
hubungan para taipan lintas negara
tersebut dengan para kapitals global
di Amerika maupun Eropa Barat,
ketimbang RRC. Karena RRC sama
sekali menentang skema Kapitalisme
berbasis Korporasi, dan lebih
bertumpu pada Kapitalisme negara.
Dimana Negara adalah subyek
Ekonomi-Politik, Sosial-Budaya, dan
Pertahanan–Keamanan. Sehingga
RRC dalam visi dan misinya, sama
sekali tidak dimungkinkan untuk
jadi obyek atau boneka para pelaku
ekonomi asing, termasuk para Taipan
Seberang laut sekalipun.
Dengan keadaan macam itu,
maka dalam politik luar negerinya
Indonesia akan selalu terkendala
untuk menjalankan Politik Luar
Negeri yang Bebas dan Aktif, apalagi
untuk menghidupkan kembali
peran kepeloporannya seperti ketika
menyeponsori terselenggaranya
Konferensi Asia-Afrika di Bandung
pada 1955 maupun Konferensi
Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok
di Beograd pada 1961. Khusus
dalam KAA Bandung 1955 yang
telah berhasil menghasilkan the
Bandung Spirit atau DASA SILA
BANDUNG, sejarah membuktikan
bahwa Indonesia dan RRC telah
bahu-membahu bekerjasama
sehingga berhasil tercipta solidaritas
bangsa-bangsa di kawasan Asia-
Pasifik yang dipersatukan oleh
ikatan bersama untuk melawan
dan memerangi Imperialisme dan
Kolonialisme dalam segala bentuk
dan manifestasinya.
Maka dari itu, kemungkinan
para Taipan seberang laut untuk
menyabotase politik luar negeri RI
yang bertujuan untuk membangun
konfigurasi dan kekuatan
keseimbangan baru di kawasan Asia
Pasifik, utamanya Asia Tenggara,
kiranya perlu dicermati dan
diwaspadai. Mengingat potensinya
untuk lebih condong bermain dan
bekerja mewakili skema kapitalisme
global Amerika Serikat dan Uni
Eropa, dibandingkan mendukung
skema alternatif Indonesia merangkul
RRC dan Rusia dengan merujuk
pada model Shanghai Cooperation
Organization (SCO) dan format
kerjasama turunannya, (Brazil-
Rusia-India-Cina dan Afrika Selatan
(BRICS).
Melalui konfigurasi dan kondisi
obyektif yang tergelar di tanah air,
maka mencuatnya fenomena Panama
Papers, sama rentannya dengan
bocornya WikiLeaks beberapa tahun
yang lalu, untuk menciptakan aksi
destabilisasi di negara sasaran, tak
terkecuali di Indonesia. Hendrajit
AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016 39