Majalah-Aktual-Edisi-53-ms

Recommendations

Info

HUKUM Mimpi Istri Sang Gubernur A khir-akhir ini, masyarakat disuguhkan aksi panggung yang kian memukau yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ya, Ahok mementaskan aksi 'serampangan' seolah tersudut dalam pusaran kasus yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ibarat orang yang sudah terpojok, Ahok berusaha menggunakan senjata apa saja yang ditemuinya. Karena, dia menyadari 'posisinya' saat ini kian tersudut. Tak hanya di korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, dia juga diduga terseret dalam pusaran kasus pemberian izin reperda reklamasi. Seperti halnya dalam pusaran kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Ahok terus melakukan manuver ketimbang menyerahkan proses kasus tersebut ke penegak hukum. Entah, ini bagian stategi Ahok yang seolaholeh bersih terhadap kasus tersebut atau sebaliknya. Padahal, jelas sikap Ahok yang 'serampangan' itu tak 'elok' atau sangat menganggu proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait kasus tersebut. Jika kita jeli saja pada hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, ada banyak faktor yang menyebabkan pembelian lahan Sumber Waras dinilai bermasalah. Pertama, Proses pengadaan tanah Sumber Waras cacat prosedural karena bukan diusulkan oleh SKPD melainkan atas inisiatif, dan negosiasi langsung antara pemilik tanah dengan Plt Gubernur ketika itu Ahok. Kedua, disposisi Ahok yang memerintahkan Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras menggunakan APBD-P diduga telah melanggar UU Nomor 19/2012, Perpres Nomor 71/2012 dan Peraturan Mendagri Nomor 13/2006. Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi. Terbukti tanah yang dibeli tidak memiliki akses untuk masuk, tidak siap bangun, langganan banjir dan bukan berada di Jl Kiai Tapa melainkan di Jl Tomang. Keempat, Pembelian tanah masih terikat perjanjian jual-beli antara PT Ciputra Karya Uunggul (CKU) dengan Sumber Waras dimana PT CKU telah menyerahkan uang muka senilai Rp 50 miliar kepada Sumber Waras. BPK juga menemukan fakta bahwa harga yang dibeli oleh PT CKU jauh lebih murah yaitu Rp 15,5 juta per m2. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli dengan harga Rp. 20.755.000 per m2. Kelima, Pihak Sumber Waras menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Keenam, Ada kerugian keuangan sebesar Rp 191.334.550.000 (dari selisih harga beli antara Pemprov DKI dengan PT CKU) atau Rp 484.617.100.000 (dari selisih harga beli dengan nilai aset setelah dibeli karena perbedaan NJOP). Saat beli dari pihak Sumber Waras, Pemprov DKI menggunakan NJOP di Jl. Kiai Tapa dengan harga Rp 20.755.000 per m2, tapi faktanya lokasi tanah berada di Jl Tomang Utara yang harga NJOP-nya Rp Rp 7,44 juta per m2. Enam kejanggalan yang disebutkan BPK tentunya bukan tanpa dasar. BPK dalam hal ini telah melakukan audit investigatif terkait persoalan itu. Menilik Cita-cita Sang Isteri Ahok di RSSW "RSUD khusus kanker ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2017 mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik dimulai, kita akan membangun sumber daya manusia dulu." ANTARA 40 AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016
ILUSTRASI NELSON/ AKTUAL Kaditama Revbang BPK Bahtiar Arif (tengah) memberikan keterangan pers bersama Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara (kanan) dan Kaditama Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin (kiri) terkait hasil pemeriksaan BPK atas pengadaan RS Sumber Waras di kantor BPK, Jakarta, Rabu (13/4). Itulah sepenggal kutipan istri dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Veronica Tan dengan senyum khasnya yang menawan sering mengungkapkan mimpinya agar Jakarta memiliki rumah sakit khusus kanker sendiri. Pernyataan Veronica itu disampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan (MoU) mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI Jakarta bersama Singapore International Foundation (SIF) dan Rachel House Foundation, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1/2015). Tentunya sebuah mimpi dari sang isteri Ahok itu sangat mulia. Padahal, di Jakarta sendiri sudah ada lima rumah sakit yang mampu menangani pasien kanker. Tapi yaitu, Veronica Tan yang memiliki cita-cita bahwa Jakarta tetap membutuhkan rumah sakit khusus kanker untuk mengurangi beban kelima rumah sakit yang sudah ada. Tentunya, betapa bahagianya Veronica Tan, ketika mengetahui bahwa sang suami tercinta ingin segera mewujudkan mimpinya tersebut dengan membeli lahan Sumber Waras. Tak tanggung-tanggung Ahok bahkan berani melakukan pertemuan secara langsung dengan pemilik lahan Sumber Waras untuk negosiasi terkait pembelian lahan tersebut. Menurut Veronica Tan, pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta memang khusus dipersembahkan oleh Ahok untuk membangun rumah sakit khusus kanker yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Disposisi Ahok untuk mengganggarkan pembelian lahan Sumber Waras dan pernyataan Veronica Tan tersebut terekam dengan sangat jelas dan terang benderang di Kompas.com pada Selasa, 20 Januari 2015 dengan judul berita "Veronica Ahok Ingin Pemprov DKI Bangun RSUD Khusus Kanker." Dalam artikelnya, Kompas menyampaikan bahwa menurut Veronica Ahok sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memiliki RSUD khusus untuk melayani warga Jakarta yang terkena penyakit kanker. Bahkan yang sangat luar biasa, Veronica mampu mengetahui secara detail rencana pembangunan rumah sakit kanker oleh Pemprov DKI Jakarta lengkap dengan besaran anggarannya. Veronica juga mengungkapkan bahwa RSUD khusus kanker tersebut akan dibangun diatas lahan seluas 3,7 hektare yang terletak tepat di sebelah RS Sumber Waras. Lahan tersebut telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta seharga Rp755 miliar dengan anggaran tahun lalu (APBD 2014/pen). Ketika mimpi Veronica untuk membangun RSUD khusus kanker hampir diwujudkan oleh suami tercintanya, namun demikian BPK dianggap Ahok menghadangnya. Dalam laporan hasil audit yang disampaikan di DPRD DKI Jakarta dengan sangat jelas disebutkan bahwa pembelian lahan Sumber Waras diindikasikan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,334 miliar. BPK pun ketika itu mengingatkan Ahok agar membatalkan pembelian itu. Bukan mendapatkan respons bagus, BPK dipandang Ahok sebagai penghalang untuk memberikan kado terindah untuk istrinya itu. Karena, menurut BPK jelas ada hal yang menyimpang dalam pembelian tersebut. Seperti yang disampaikan BPK, Kamis (15/4) membeberkan sejumlah kejanggalan terkait transaksi pembelian lahan Rumah Sakit RS Sumber Waras, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kejanggalan yang dirasa BPK, berasal dari transaksi yang tak lazim yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, ada transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Dinkas Pemprov DKI pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 atau lewat dari jam kerja. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, ada transaksi tunai senilai Rp 755,69 miliar melalui jenis belanja uang persediaan. Padahal, transaksi melalui UP dilakukan untuk transaksi dengan nilai transaksi kecil. “Sudah nilai besar, lalu melalui UP dan transaksi dilakukan pukul 07.00 malam yang sudah lewat dari jam kerja,” ujar Yudi di kantor BPK. Auditor manapun, lanjut dia, dipastikan bakal mengkritik penggunaan UP tersebut. “Ini ada apa , transaksi apa, tetapi bisa salah bisa benar, kalau ada buktinya tidak masalah.” Dari hasil pemeriksaan tersebut, ujar dia, auditor menuntut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembelian sebagian lahan milik Sumber Waras, yang dilakukan Pemprov DKI. Kemudian, BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. “Jadi, dari sisi nilai, dari segi waktu, jenis belanja, siapa pun auditornya pasti bertanya ini transaksi apa sih? Kenapa AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016 41
Page 1 and 2: Panama Papers Datang, Tax Amnesty D
Page 3 and 4: AKTUAL PENDIRI M Danial Nafis KOMIS
Page 5 and 6: TERKINI REUTERS ANTARA BPK: Ada Pen
Page 7 and 8: AKTUAL/ ISTIMEWA kimia. Anak-anak I
Page 9 and 10: Menkopolhukan Belum Terima Laporan
Page 11 and 12: KPK Cekal Sekretaris MA ke Luar Neg
Page 13 and 14: Ini 34 Nama Bacagub DKI dari PDI-P
Page 15 and 16: ANTARA Yaqut Resmi Dilantik Sebagai
Page 17 and 18: AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016
Page 19 and 20: Warga mengamankan barang-barang mer
Page 21 and 22: Pemerintah Anggarkan Rp44 Triliun T
Page 23 and 24: Aktivitas proyek reklamasi di teluk
Page 25 and 26: saya sampaikan, izin reklamasi baru
Page 27 and 28: ANTARA Mabes Polri Mutasi Lima Kapo
Page 29 and 30: Panama, negeri mungil di bentangan
Page 31 and 32: ANTARA kepada Aktual.com, belum lam
Page 33 and 34: Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri),
Page 35 and 36: asis data pajak yang selama ini dim
Page 37 and 38: Presiden Joko Widodo (kedua kanan)
Page 39: kolonialisme dan imperialisme AS da
Page 43 and 44: 24 Apr ’14: Surat Kabiro Tata Rua
Page 45 and 46: Bareskrim: Potensi Kerugian Kasus P
Page 47 and 48: ANTARA pada tahun 1981yang produksi
Page 49 and 50: ANTARA politisi PDIP dan tengah men
Page 51 and 52: Defisit Anggaran Jokowi Minta Kemen
Page 53 and 54: ANTARA berbagai aksi penculikannya.
Page 55 and 56: Khadaffy Janjalani Isnilon Totoni H
Page 57 and 58: uruh. Oleh sebab itu, buruh harus m
Page 59 and 60: ANTARA “Kami ucapkan terima kasih
Page 61 and 62: Menkes: Indonesia Perlu 42 Ribu Ten
Page 63 and 64: AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016

Majalah-Aktual-Edisi-53-ms

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?