Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

12 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP e. Pengungkapan dan Transparansi f. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. e. Disclosure and Transparency f. Roles and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors. Dalam rangka mempersiapkan analisis yang komprehensif bagi penyusunan Roadmap ini, setiap Gugus Kerja pada awalnya mendiskusikan kesenjangan atau masalah yang ditemukan dari hasil penilaian yang dilakukan lembaga internasional. Selanjutnya, kesimpulan hasil diskusi oleh semua gugus kerja dilaporkan kepada dewan pengarah. Proses yang sama juga dilakukan setiap gugus kerja setelah mendiskusikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala atau temuan, juga dalam menentukan tahapan implementasi. Hasil akhir proses ini dipresentasikan kepada Dewan Komisioner OJK. Setelah matriks perbaikan tata kelola dari Roadmap selesai, hasilnya didistribusikan ke para pemangku kepentingan di pasar modal yang meliputi emiten, asosiasi dari profesi penunjang pasar modal, dan lembaga-lembaga pasar modal. Draft tersebut memperoleh tanggapan positif dari para pemangku kepentingan melalui kritik, komentar dan masukan untuk perbaikan. Disamping itu, CGTF juga memperoleh masukan dari beberapa investor institusi internasional yang menaruh perhatian terhadap perbaikan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik Indonesia. Atas dasar matriks yang telah disepakati para pihak internal dan eksternal CGTF, disusunlah narasi roadmap tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik Indonesia ini. In order to prepare a comprehensive analysis for the preparation of this Roadmap, each Working Group initially discussed the gaps or problems found in assessments conducted by international institutions. Conclusions from all working groups were reported to the steering committee. The same process is also carried out for determining implementation of the Roadmap. All recommendations were then presented to the Board of Commissioners of OJK. Once the improved governance matrix of the Roadmap was completed, the results were distributed to capital market stakeholders including issuers, associations of capital market supporting professions, and capital market institutions. The draft received positive feedback and suggestions for improvement. In addition, CGTF also received input from several international institutional investors on the improvement of governance of Indonesian Issuers and Public Companies. The matrix was then reviewed, revised and accepted by internal and external parties, resulting in the current Roadmap for Indonesian Issuers and Public Companies.
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 13 PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Strengthening of Good Corporate Governance A. KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN A.1. TINJAUAN SINGKAT Kerangka tata kelola perusahaan merupakan fondasi untuk implementasi efektif dari tata kelola yang baik. World Bank mendefinisikan makna tata kelola perusahaan sebagai berikut: “…suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan” (Maassen, 2000). Dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh OECD (Prinsip CG OECD) dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mendorong transparansi dan pasar yang efisien, sejalan dengan peraturan hukum, dan membagi dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab di antara otoritas yang menjalankan fungsi A. CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK A.1. BRIEF OVERVIEW The corporate governance framework is the foundation for effective implementation of good governance. The World Bank defines the meaning of corporate governance as follows: “A blend of legal, laws and regulations and practices carried out by the private sector on a voluntary basis which enables companies to attract financial capital and labor, performs efficiently, and with all of these can continuously generate long-term economic value for the shareholders, and at the same time pay attention to the interests of the stakeholders and the public as a whole” (Maassen, 2000). The corporate governance principles issued by the OECD (OECD CG Principles) state that a corporate governance framework should promote transparency and efficient markets, in line with the rule of law, and clearly divide the duties and responsibilities of the authorities
Page 1 and 2: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 21: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 73 and 74:
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
show all

Indonesia+CG+Roadmap

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?