Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

16 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP Sementara itu, dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, praktik tata kelola perusahaan yang baik di Emiten dan Perusahaan Publik, implementasinya dilandaskan pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten dan Perusahaan Publik yang didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan, pada akhirnya mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk menginternalisasikan praktik-praktik tata kelola yang baik tersebut. Namun demikian, tidak semua aspek tata kelola perusahaan yang baik dapat dijadikan peraturan, karena dapat mendorong beban implementasi yang besar kepada Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk menerapkan regulasi berbeda, bergantung pada sektor, industri, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui peraturan menjadi tidak fleksibel. Meanwhile, in order to encourage companies to practice good corporate governance, matters relating to corporate governance practices are governed by laws and regulations. For example, the implementation of good corporate governance practices of Issuers and Public Companies are based on regulations issued by the OJK. Implementation of good corporate governance principles by Issuers and Public Companies is based on regulatory compliance, ultimately encouraging them to internalize good governance practices. However, not all aspects of good corporate governance can be turmed into regulations, because they can lead to huge implementation burdens for Issuers and Public Companies. This is because the ability of companies to implement regulations varies and is dependent on the sector, industry, and size of the companies. Therefore, the approach to the implementation of good corporate governance through regulations has become inflexible. REKOMENDASI Untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik di Emiten dan Perusahaan Publik, pendekatan “comply or explain” dapat digunakan. Penerapan pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas implementasi ketentuan dibandingkan bila ketentuan tersebut diwajibkan melalui peraturan. Pendekatan “comply or explain” sudah menjadi praktik yang umum di tataran internasional dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Pendekatan ini membutuhkan dua komponen penting, yaitu: pertama, tersedianya pedoman tata kelola khusus bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang akan menjadi rujukan utama bagi pendekatan “comply or explain”. Kedua, adanya peraturan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan kepatuhannya terhadap pedoman tata kelola dimaksud, dan bila tidak sanggup mematuhinya, harus dapat menjelaskan alasannya. RECOMMENDATION To improve the implementation of good governance by Issuers and Public Companies, the “comply or explain” approach can be used. The application of this approach will increase the implementation flexibility of provisions rather than if the provisions are required by regulation. The “comply or explain” approach has become a common practice at the international level in the implementation of good corporate governance. This approach requires two essential components, namely: First, the availability of specialized governance code for Issuers and Public Companies which will be the main reference for the “comply or explain” approach. Second, the existence of regulations requiring Issuers and Public Companies to disclose their compliance with the governance code, and if unable to comply, they must be able to explain why.
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 17 Merujuk pada pengalaman yang telah dilakukan oleh beberapa negara, pendekatan “comply or explain” tersebut menjadi pemicu yang kuat bagi peningkatan implementasi tata kelola perusahaan secara fleksibel dan membangun disiplin diri perusahaan secara sukarela. Oleh karena itu, pendekatan “comply or explain” dalam penerapan pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik merupakan cara yang efektif untuk mendorong perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam praktik bisnisnya. Referring to the experience of several countries, the “comply or explain” approach has become a powerful trigger for the improvement of corporate governance implementation in a flexible manner and in developing self-discipline voluntarily. Therefore, the “comply or explain” approach in the application of corporate governance code for both Issuers and Public Companies is an effective way to encourage companies to implement good corporate governance in their business practices. A.2.B. KODE ETIK Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan tata kelola perusahaan perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi; oleh karena itu, etika bisnis merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan (KNKG, 2011). Kode etik perusahaan merupakan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahan yang diterapkan secara berkelanjutan menjadi budaya perusahaan. Pada saat ini, kerangka regulasi belum mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk memiliki kode etik. Berdasarkan Pedoman Umum GCG, perusahaan didorong untuk memiliki kode etik yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Sedangkan, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap pengaduan yang terkait dengan pelanggaran kode etik dapat ditangani dan diproses dengan benar. A.2.B. CODE OF CONDUCT To achieve success in the long term, the implementation of corporate governance needs to be based on high integrity; therefore, business ethics are an integral part of corporate governance (KNKG, 2011). Corporate code of ethics is a code of conduct used as a reference for company organs and employees in implementing corporate values. Corporate values that are implemented on an ongoing basis become corporate culture. Currently, the regulatory framework does not require companies in Indonesia to have a code of conduct. Based on Indonesia’s Code of GCG, companies are encouraged to have a code of conduct, the implementation of which is overseen by the Board of Commissioners for the benefit of stakeholders. Whereas the Board of Commisioners must ensure that any complaints related to violations of the code can be handled and processed appropriately. Grafik 3 graph Pengungkapan Kode Etik Disclosure of Code of Conduct 61% 39% Tidak Mengungkapkan/ Not Disclosed Mengungkapkan/ Disclosed Sumber/Source: OJK, 2013
Page 1 and 2: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 25: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 77 and 78:
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
show all

Indonesia+CG+Roadmap

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?