Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

62 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP Lingkup Perbaikan Scope of Improvement 3. Informasi Hasil RUPS Information of GMS Results 4. Pemegang Saham Non-Pengendali Non-Controlling Shareholders 5. Pembayaran Dividen Payment of Dividends Rekomendasi Recomendation Diperlukan ketentuan tentang publikasi hasil RUPS di situs web Emiten dan Perusahaan Publik secara rinci dan lengkap dalam waktu yang memadai. There needs to be a regulation on the publication of GMS results on the website of Issuers and Public Companies in detail and complete within a reasonable time. Diperlukan program peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi pemegang saham non-pengendali tentang hak dan kewajibannya. There needs to be a program to improve the knowledge and understanding for non-controlling shareholders of their rights and obligations. Diperlukan ketentuan yang mengatur jangka waktu pembayaran dividen tunai yang tidak melebihi 30 hari kalender sejak diumumkannya dividen. There needs to be a regulation governing dividend payment period not exceeding 30 calendar days since the announcement of the dividend. C. PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN/ ROLE OF STAKEHOLDERS 1. Kebijakan Anti- Korupsi Anti-Corruption Policy 2. Kebijakan terkait Seleksi Pemasok dan Hak-hak Kreditur Policy related to Supplier Selection and Creditor Rights Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki kebijakan anti-korupsi dan pengungkapannya There needs to be a provision that encourages Issuers and Public Companies to have an anti-corruption policy and disclosure Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengimplementasikan dan mengungkapkan kebijakan tentang proses seleksi pemasok/ kontraktor, dan hak-hak kreditur. There needs to be a provision that encourages Issuers and Public Companies to implement and disclose the policy on selection process of suppliers/contractors and the rights of creditors. Implementasi Implementation Peraturan OJK OJK Regulation Sosialisasi dan edukasi Socialization and education Peraturan OJK OJK Regulation Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik. GCG Code for Issuers and Public Companies Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik. GCG Code for Issuers and Public Companies Waktu Time Desember 2014 December 2014 Berkelanjutan Continuous Desember 2014 December 2014 Juni 2015 June 2015 Juni 2015 June 2015
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 63 Lingkup Perbaikan Scope of Improvement 3. Insentif Jangka Panjang bagi Karyawan Long-Term Incentives for Employees 4. Penerapan Sistem whistleblowing Implementation of Whistleblowing System 5. Kebijakan Peningkatan Kemampuan Vendor Vendor Capacity Improvement Policy 6. Peran dan Kualifikasi Sekretaris Perusahaan Role and Qualifications of Corporate Secretary Rekomendasi Recomendation Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan secara adil dan transparan dan pengungkapannya. There needs to be a provision that encourages Issuers and Public Companies to have a policy that encourages providing long-term incentives to employees in a fair and transparent manner. Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki sistem whistleblowing. There needs to be a provision that encourages Issuers and Public Companies to have a whistleblowing system. Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan kemampuan vendor dan pengungkapannya. There needs to be a provision that encourages Issuers and Public Companies to enhance the ability of vendors and disclosure. Diperlukan ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan peran dan kemampuan Sekretaris Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi di pasar modal. There needs to be a regulation that requires Issuers and Public Companies to enhance the role and ability of the Corporate Secretary, in particular with regard to regulations in the capital market. D. TRANSPARANSI INFORMASI/ TRANSPARENCY OF INFORMATION 1. Kepemilikan Saham dalam Jumlah Tertentu Shareholding in Certain Amount Diperlukan ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan kepemilikan saham dalam jumlah tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, sampai ke pemegang saham individu. There needs to be a provision that encourages issuers and public companies to disclose the ownership of shares in a certain amount, either directly or indirectly, up to individual shareholders. Implementasi Implementation Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik. GCG Code for Issuers and Public Companies Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik. GCG Code for Issuers and Public Companies Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik. GCG Code for Issuers and Public Companies Peraturan OJK OJK Regulation Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik. GCG Code for Issuers and Public Companies Waktu Time Juni 2015 June 2015 Juni 2015 June 2015 Juni 2015 June 2015 Desember 2014 December 2014 Juni 2015 June 2015
Page 1 and 2:
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 71: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
show all

Indonesia+CG+Roadmap

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?