Indonesia+CG+Roadmap

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA
INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP
57
Emiten atau Perusahaan Publik untuk membentuk
Komite Nominasi dan Remunerasi. Kepatuhan
terhadap ketentuan ini harus diungkapkan di
laporan tahunan melalui mekanisme “comply or
explain.”
Indonesian capital market, there needs to be a
provision requiring any Issuer or Public Company to
form a Nomination and Remuneration Committee.
Compliance with this provision must be disclosed
in the annual report through the “comply or
explain” mechanism.
E.2.N.
EVALUASI KINERJA KOMITE
DEWAN KOMISARIS
E.2.N. PERFORMANCE EVALUATION OF
COMMITTEES OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS
Komite-komite yang berada di bawah
Dewan Komisaris sebenarnya merupakan
perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris untuk
memberdayakan tugas-tugas dari Dewan Komisaris.
UUPT mengatur bahwa komite yang dibentuk
oleh Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada
Dewan Komisaris. Ketentuan yang berlaku di
pasar modal mewajibkan Emiten atau Perusahaan
Publik untuk membentuk Komite Audit 33 . Jika
Emiten atau Perusahaan Publik memiliki komite
lainnya yang dibentuk Dewan Komisaris, mereka
wajib mengungkapkannya pada laporan tahunan,
diantaranya uraian mengenai dasar hukum
penunjukkan, frekuensi rapat komite dan tingkat
kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;
serta pelaksanaan kegiatan komite pada tahun
buku 34 .
Berdasarkan data 494 laporan tahunan Emiten dan
Perusahaan Publik tahun 2012 yang disampaikan ke
regulator, 158 diantaranya (32%) mengungkapkan
bahwa mereka memiliki komite lainnya, diluar
Komite Audit yang telah diwajibkan. Sedangkan
jenis-jenis komite tersebut beserta jumlah Emiten
dan Perusahaan Publik yang memiliki komite
tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Dari jumlah
tersebut, cukup banyak Emiten dan Perusahaan
Publik yang memiliki beberapa komite sekaligus.
The committees under the Board of
Commissioners are actually an extension of
the Board to empower its duties. The Limited
Liability Company Law provides that committees
established by the Board of Commissioners are
responsible to the Board of Commissioners.
Capital market provisions in force require any
Issuer or Public Company to form an Audit
Committee 33 . If the Issuer or Public Company
has other committees established by the Board
of Commissioners, it shall disclose them in the
annual report, including a description of the legal
basis of appointment, frequency of committee
meetings and attendance of committee members
at the meetings, as well as implementation of
committee activities during the fiscal year 34 .
Based on data from 494 annual reports of Issuers
and Public Companies for 2012 submitted to
the regulator, 158 (32%) of which revealed that
they have other committees, outside the Audit
Committee that is required. Meanwhile, the
types of committees along with the number of
Issuers and Public Companies which have these
committees can be seen in table 2. Of these, quite
a lot of Issuers and Public Companies have several
committees at once.
33 Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit (2012).
34 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012).
33 Regulation No.IX.I.5 on Formation and Implementation
Guidelines for Audit Committee (2012)
34 Regulation No.X.K.6 on Submission of Annual Report of
Issuer or Public Company (2012)