Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

40 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP pengungkapan informasi ini terbatas hanya pada pemegang saham utama dan pengendali. Kepatuhan terhadap kewajiban pengungkapan informasi ini dilakukan melalui mekanisme comply or explain. controlling shareholders. Compliance with this information disclosure obligation is done through the comply or explain mechanism. D.2.B. PENGUNGKAPAN KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN D.2.B. DISCLOSURE OF THE CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS Independensi dari Komisaris Independen berkontribusi penting dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Mereka memiliki pandangan yang objektif dalam menilai kinerja Direksi. Dalam menentukan independensi Komisaris, beberapa negara memiliki kriteria rinci tentang independensi. Di Indonesia, Komisaris Independen sebagai anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria Komisaris Independen antara lain meliputi: bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak mempunyai saham pada emiten atau perusahaan publik tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut 20 . Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi ketentuan tersebut. Namun, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut belum diwajibkan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan. The independence of Independent Commissioners makes an important contribution to decision making by Board of Commissioners. They have an objective view in assessing the performance of the Board of Directors. In determining the independence of Commissioners, a few countries have detailed criteria about independence. In Indonesia, Independent Commissioners as members of the Board of Commissioners from outside the Issuer of Public Company must meet certain criteria. Independent Commissioner criteria include the following: not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, has no shares in the Issuer or Public Company concerned, does not have an affiliate relationship, and does not have a business relationship relating to either the business activities of the Issuer or the Public Company 20 . The Issuer or Public Company shall comply with such provisions. However, compliance with such provisions is not required to be disclosed in the annual report. REKOMENDASI Prinsip CG OECD mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tentang Komisaris Independen dan kriteria independensi mereka. Dikarenakan kriteria independensi Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik telah diatur, ketentuan pasar modal Indonesia yang ada perlu ditambahkan untuk mengakomodasi pengungkapan kesesuaian kriteria independensi Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik dengan ketentuan yang berlaku dalam laporan tahunan. 20 Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (2012). RECOMMENDATION OECD CG Principles encourage companies to disclose Independent Commissioners and their independence criteria. Since the independence criteria of Independent Commissioners for the Issuer of Public Company have been set, the existing Indonesian capital market regulations need to be expanded to accommodate the independence suitability disclosure criteria of Independent Commissioners for the Issuer of Public Company with the applicable provisions in the annual report. 20 Regulation No.IX.I.5 on Formation and Implementation Guidelines for Audit Committee (2012)
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 41 D. 2.C. INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN Pengungkapan informasi pada situs web perusahaan memberi manfaat kepada banyak pihak seperti pemegang saham, kreditur, regulator, pemasok, debitur, maupun untuk perusahaan. Ketersediaan informasi pada situs web memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai perusahaan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan. Sedangkan bagi perusahaan, situs web memungkinkan penyampaian informasi yang tidak terbatas dan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu dengan biaya yang minimal. Di Indonesia, Pedoman Umum GCG belum mewajibkan atau mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi material di dalam situs web perusahaan. Namun demikian, regulator pasar modal telah mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki situs web dan menyediakan beberapa informasi secara terbatas 21 . D. 2.C. INFORMATION ON COMPANY WEBSITE Disclosure of information on company website provides benefits to many parties such as shareholders, creditors, regulators, suppliers, debtors, and to the company. The availability of information on the website makes it easy for stakeholders to access comprehensive information about the company before making a decision. As for the company, the website allows delivery of unlimited information that can be done quickly and on time with minimal cost. In Indonesia, Code of GCG do not require or encourage a company to disclose material information on company website. However, the capital market regulator requires the Issuer or Public Company to have a website and provide some limited information 21 . REKOMENDASI Untuk memberikan akses informasi yang cepat dan memadai kepada investor maupun seluruh pemangku kepentingan, Emiten dan Perusahaan Publik perlu diwajibkan untuk mengungkapkan informasi material tertentu melalui situs web. Informasi yang lazim dipublikasikan melalui situs web antara lain terdiri dari: profil perusahaan, profil Direksi dan Dewan Komisaris, pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris (board charter), informasi terkait RUPS (pemberitahuan, panggilan, agenda rinci RUPS, risalah RUPS, riwayat dividen), materi untuk investor/media/publik, praktik GCG, hubungan investor/alamat dan nomor kontak perusahaan, profesi penunjang perusahaan, dan informasi lainnya. Untuk memudahkan akses investor, baik investor domestik maupun investor manca negara, informasi di situs web Emiten dan Perusahaan Publik perlu diwajibkan untuk disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris. RECOMMENDATION To provide quick and adequate information access to investors and stakeholders, Issuers and Public Companies should be required to disclose certain material information on the website. Information commonly published on the website includes the following: company profile, profiles of Directors and Commissioners, employment guidelines of Directors and Commissioners (board charter), information related to the AGM (notices, summons, detailed agenda of the AGM, minutes of the AGM, dividend history), materials for investors/ media/public, good corporate governance practices, investor relations/company address and contact phone numbers, professions supporting the company, and other information. To facilitate investor access, both domestic investors and foreign investors, information on the website of Issuers and Public Companies should be required to be presented in two languages, namely Indonesian and English. 21 Peraturan Nomor X.K.6 (2012) dan Peraturan Nomor IX.I.5 (2012). 21 Regulation No.X.K.6 (2012) and Regulation No.IX.I.5 (2012)
Page 1 and 2: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 49: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO

Indonesia+CG+Roadmap

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?