Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

56 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP Grafik 11 graphic Pengungkapan Komite Nominasi dan Remunerasi Disclosure of Nomination and Remuneration Committee 25% 75% Tidak Mengungkapkan/Not Disclosed Mengungkapkan/Disclosed Sumber/Source: OJK, 2013 mewajibkan pengungkapannya, jika memiliki 32 . Adapun hal-hal terkait Komite Nominasi dan Remunerasi yang perlu diungkapkan antara lain meliputi riwayat jabatan, dasar hukum penunjukkan; periode jabatan anggota komite; pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite; uraian tugas dan tanggung jawab; pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku. Dalam praktiknya, terdapat 122 dari 494 (25%) Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, serta mengungkapkannya dalam laporan tahunan 2012. market regulations encourage the Issuer or Public Company to have a Nomination and Remuneration Committee by requiring its disclosure 32 . Matters relating to the Nomination and Remuneration Committee which need disclosure are among others, the history of office, the legal basis of appointment; period of office of committee members; disclosure of company policies regarding committee independence; description of duties and responsibilities; disclosure of company policies and practices, frequency of committee meetings and attendance of committee members at the meetings, and brief description of the implementation of committee activities during the fiscal year. In practice, 122 of 494 (25%) Issuers and Public Companies have a Nomination and Remuneration Committee and disclosed it in the 2012 annual report. REKOMENDASI Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi direkomendasikan menurut praktik keteladanan internasional di bidang tata kelola. Meskipun demikian, dalam praktik di berbagai negara, sudah banyak perusahaan yang memilikinya (OECD, 2013). Komite ini berfungsi untuk meningkatkan implementasi praktik dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, di pasar modal Indonesia, perlu ada ketentuan yang mengharuskan 32 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012). RECOMMENDATION The establishment of Nomination and Remuneration Committee is recommended by international exemplary practices in the field of governance. Nevertheless, in practice in various countries, there are many companies that have a Nomination and Remuneration Committee (OECD, 2013). This committee serves to improve the implementation of practices and principles of good corporate governance. To that end, in the 32 Regulation No.X.K.6 on Submission of Annual Report of Issuer or Public Company (2012)
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 57 Emiten atau Perusahaan Publik untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Kepatuhan terhadap ketentuan ini harus diungkapkan di laporan tahunan melalui mekanisme “comply or explain.” Indonesian capital market, there needs to be a provision requiring any Issuer or Public Company to form a Nomination and Remuneration Committee. Compliance with this provision must be disclosed in the annual report through the “comply or explain” mechanism. E.2.N. EVALUASI KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS E.2.N. PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris untuk memberdayakan tugas-tugas dari Dewan Komisaris. UUPT mengatur bahwa komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Ketentuan yang berlaku di pasar modal mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk membentuk Komite Audit 33 . Jika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki komite lainnya yang dibentuk Dewan Komisaris, mereka wajib mengungkapkannya pada laporan tahunan, diantaranya uraian mengenai dasar hukum penunjukkan, frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; serta pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku 34 . Berdasarkan data 494 laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2012 yang disampaikan ke regulator, 158 diantaranya (32%) mengungkapkan bahwa mereka memiliki komite lainnya, diluar Komite Audit yang telah diwajibkan. Sedangkan jenis-jenis komite tersebut beserta jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki komite tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Dari jumlah tersebut, cukup banyak Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki beberapa komite sekaligus. The committees under the Board of Commissioners are actually an extension of the Board to empower its duties. The Limited Liability Company Law provides that committees established by the Board of Commissioners are responsible to the Board of Commissioners. Capital market provisions in force require any Issuer or Public Company to form an Audit Committee 33 . If the Issuer or Public Company has other committees established by the Board of Commissioners, it shall disclose them in the annual report, including a description of the legal basis of appointment, frequency of committee meetings and attendance of committee members at the meetings, as well as implementation of committee activities during the fiscal year 34 . Based on data from 494 annual reports of Issuers and Public Companies for 2012 submitted to the regulator, 158 (32%) of which revealed that they have other committees, outside the Audit Committee that is required. Meanwhile, the types of committees along with the number of Issuers and Public Companies which have these committees can be seen in table 2. Of these, quite a lot of Issuers and Public Companies have several committees at once. 33 Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (2012). 34 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (2012). 33 Regulation No.IX.I.5 on Formation and Implementation Guidelines for Audit Committee (2012) 34 Regulation No.X.K.6 on Submission of Annual Report of Issuer or Public Company (2012)
Page 1 and 2:
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 65: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
show all

Indonesia+CG+Roadmap

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?