Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

20 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP Grafik 4 graph Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Number of Capital Market Supporting Professionals 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 Akuntan/Accountant Penilai/Appraiser Konsultan Hukum/Legal Consultant Notaris/ Notary Sumber/Source: OJK, 2013 REKOMENDASI RECOMMENDATION Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas profesi penunjang pasar modal, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di bidang tata kelola perusahaan kepada profesi akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Selain itu, perlu adanya penguatan aspek pengaturan dan pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal untuk mendorong peran mereka dalam implementasi tata kelola di Emiten dan Perusahaan Publik. In order to improve the capacity and capability of capital market supporting professionals, education and training needs to be done in the area of corporate governance for Accountants, Notaries, Appraisers, and Legal Consultants. In addition, there is a need for strengthening the regulatory and supervisory aspects of capital market supporting professions to encourage their role in the implementation of corporate governance on Issuers and Public Companies. A.2.E. PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN JURNALIS TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, informasi menjadi komoditi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Profesi jurnalis memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara akurat dan tepat waktu. Dalam konteks tata kelola, jurnalis dapat membantu membangun budaya tata kelola di masyarakat melalui penyebarluasan informasi yang dapat diandalkan tentang perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh jurnalis apabila mereka memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman A.2.E. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF JOURNALISTS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE In the current era of globalization and information, information has become an essential commodity that is much needed by society. Journalists play a vital role in providing required information accurately and timely. In the context of governance, journalists can help build a governance culture in society through dissemination of reliable information about companies. This can be done by journalists if they have sufficient knowledge and understanding of governance. Currently no special programs are
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 21 yang memadai tentang tata kelola tersebut. Saat ini belum ada program khusus yang dilaksanakan terkait pemberian pengetahuan di bidang tata kelola perusahaan kepada para jurnalis. available related to the provision of knowledge in the field of corporate governance for journalists. REKOMENDASI Pendidikan dan pelatihan di bidang tata kelola perusahaan perlu diberikan kepada para jurnalis secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka agar dapat lebih mempromosikan tata kelola perusahaan di media massa. RECOMMENDATION Education and training in the field of corporate governance needs to be given to journalists on an ongoing basis to improve their knowledge and understanding in order to further promote corporate governance in the mass media. “If you’re ignoring corporate governance in your coverage of companies, you are only giving your readers part of the story. For investor, too, they need independent information beyond what companies provide to be effective in rectifying wrongdoing. That information must be written so that it’s easy to understand and relevant to your audience’s interests.” Cristina Sevillano del Aguila, 2012 B. PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM B.1. TINJAUAN SINGKAT Prinsip CG OECD tentang tata kelola menyebutkan bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham termasuk hak untuk: 1) mendapatkan metode pendaftaran kepemilikan; 2) mengalihkan atau memindahkan saham; 3) mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang korporasi secara tepat waktu dan teratur; 4) berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS; 5) mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris; dan 6) mendapatkan bagian dalam keuntungan perusahaan (OECD, 2004). Hak-hak pemegang saham untuk berperan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan harus didorong dan difasilitasi oleh perusahaan, misalnya dengan memberi waktu dan informasi yang memadai untuk mempelajari agenda RUPS. Lebih lanjut, B. PROTECTION OF SHAREHOLDERS B.1. BRIEF OVERVIEW OECD CG Principles on corporate governance stated that corporate governance framework should protect the rights of shareholders and facilitate the implementation of such rights. Basic rights of shareholders include the right to: 1) obtain ownership registration methods; 2) assign or transfer shares; 3) obtain relevant and material information on the corporation on a timely and regular basis; 4) participate and vote at the AGM; 5) appoint and dismiss Board of Directors and Board of Commissioners; and 6) earn a share in company profits (OECD, 2004). The right of shareholders to contribute and participate in making important decisions in the business should be encouraged and facilitated by the company, for example by giving adequate time and information to study the AGM agenda. Furthermore, based on OECD CG Principles,
Page 1 and 2: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 29: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 81 and 82:
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 83 and 84:
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
show all

Indonesia+CG+Roadmap

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?