Indonesia+CG+Roadmap

More documents

Recommendations

Info

36 ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP perusahaan, yaitu: memfasilitasi kebutuhan dewan komisaris dan direksi, memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan, hubungan investor dan hubungan masyarakat (Daniri dan Krismatono, 2009). Fungsi pertama menuntut sekretaris perusahaan untuk mampu menyediakan informasi penting bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam membuat keputusan. Fungsi kedua menuntut sekretaris perusahaan untuk senantiasa memutakhirkan informasi tentang peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Saat ini regulator telah mengatur mengenai kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki sekretaris perusahaan berikut tugasnya 16 . Berdasarkan data laporan tahunan 2012, sebanyak 351 dari 494 (71 %) Emiten dan Perusahaan Publik telah mengungkapkan uraian pelaksanaan tugas dari sekretaris perusahaan (lihat Grafik 7). Namun demikian, dikarenakan tidak terdapat aturan tentang kualifikasi sekretaris perusahaan, tidak ada penjelasan tentang hal tersebut di laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. the corporate secretary, namely: facilitating the needs of board of commissioners and board of directors, ensuring compliance with regulations, investor relations and public relations (Daniri dan Krismatono, 2009). The first function requires the corporate secretary to be able to provide important information for Board of Directors and Board of Commissioners in terms of making decisions. The second function requires the corporate secretary to continuously update information about regulations to be followed by the company. Currently the regulator has set the obligations of the Issuer or Public Company to have a corporate secretary along with his/her duties 16 . Based on data from the 2012 annual report, as many as 351 of 494 (71%) Issuers and Public Companies have disclosed the corporate secretary’s job description (see Graph 7). However, because there are no rules about corporate secretary qualifications, there is no explanation of this in the annual report of Issuers and Public Companies. Grafik 7 graph Pengungkapan Tugas Sekretaris Perusahaan Disclosure of Corporate Secretary Duties 29% 71% Tidak Mengungkapkan/Not Disclosed Mengungkapkan/Disclosed Sumber/Source: OJK, 2013 REKOMENDASI Peran penting sekretaris perusahaan dalam implementasi tata kelola yang baik, menuntut kualifikasi sekretaris perusahaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Praktik internasional mensyaratkan sekretaris perusahaan 16 Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (1996). RECOMMENDATION The important role of a corporate secretary in the implementation of good governance requires corporate secretary qualifications in accordance with the duties and responsibilities. International practice requires the corporate secretary to attend basic 16 Regulation No.IX.I.4 on the Formation of Corporate Secretary (1996)
ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP 37 untuk mengikuti pelatihan dasar khususnya di bidang hukum, akuntansi serta praktik-praktik kesekretariatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan tentang sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik perlu diperkuat untuk meningkatkan peran dan kapabilitas sekretaris perusahaan, yang meliputi kualifikasi, fungsi dan tugasnya, serta kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap regulasi yang relevan. training, particularly in the fields of law, accounting and secretarial practices. In connection with this, the provisions on corporate secretaries at Issuers and Public Companies need to be strengthened, to enhance the role and capabilities of corporate secretaries, which include qualifications, functions and duties, and obligations to increase their knowledge and understanding of relevant regulations. ‘There is increasing recognition of the need to elevate the position and function of company secretaries to allow them take on a stronger role in promoting governance within companies. In the light of the increasing complexity of businesses and the regulatory environment, it is recommended that the relevant professional bodies look into qualification requirements needed to raise the skills and professional standards of company secretaries of listed companies.” Suruhanjaya Sekuriti, 2011 D. TRANSPARANSI INFORMASI D.1 TINJAUAN SINGKAT Keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai hal-hal terkait perusahaan yang bersifat material merupakan prasyarat utama bagi kerangka tata kelola perusahaan. Pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan, pada umumnya, mendasarkan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang disajikan oleh perusahaan. Dalam konteks pasar modal, prinsip keterbukaan (disclosure principle) menjadi acuan utama dalam mendorong pengembangan pasar modal. Keterbatasan regulator dalam menilai dan mengawasi secara rinci semua pelaku pasar modal, mendorong regulator menggunakan media keterbukaan informasi. Arus informasi yang dihasilkan perusahaan perlu diregulasi sedemikian rupa agar dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal manajemen dengan pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, keterbukaan informasi juga digunakan sebagai sarana bagi regulator untuk mengedukasi dan melindungi D. TRANSPARENCY OF INFORMATION D.1 BRIEF OVERVIEW Disclosure of accurate and timely information, on matters relating to the company of a material nature is a key prerequisite for the governance framework of the company. Generally company shareholders and stakeholders, are basing decisions taken based on information presented by the company. In the context of the capital market, the principle of transparency (disclosure principle) is the main reference in encouraging capital market development. The limitations of the regulator in assessing and overseeing all capital market participants in detail have encouraged the regulator to use information disclosure media. The flow of information generated by the company, should be regulated in such a way, in order to reduce information asymmetry, between internal management and external parties. Furthermore, information disclosure is also used as a means for regulators to educate and protect investors.
Page 1 and 2: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO
Page 45: ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDO

Indonesia+CG+Roadmap

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?