PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

untuk menikmati pendapatan dalam waktu cepat sesuai jatuh tempo kredit dan eksposure
kredit PT RAPP menjadi lebih besar dengan mengkapitalisasi bunga menjadi pokok kredit.
Hal tersebut terjadi karena BPP memperkenankan kapitalisasi bunga/plafondering dan
Bank BNI kurang memperhatikan kepentingan bank dalam menetapkan skema
restrukturisasi kredit PT RAPP.
18. Persetujuan fasilitas kredit PT Kencana Acidindo Perkasa (PT KAP) sebesar Rp179.650,00
juta belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
Permasalahannya adalah bahwa PT KAP tidak memenuhi persyaratan maksimum DER,
Total jaminan yang diserahkan tidak mencover fasilitas kredit, peringkat kredit (CCR) PT
KAP 6 A (Early Warning) sehingga berisiko tinggi, permohonan kredit PT KAP tidak
dilengkapi dengan legalitas usaha yang lengkap dan persetujuan kredit PT KAP dilakukan
sebelum mendapat tanggapan konsultasi dari Dekom. Masalah tersebut mengakibatkan
pemberian fasilitas kredit kepada PT KAP berisiko tinggi dan Dekom tidak dapat
mempertimbangkan secara dini terhadap kelayakan pemberian kredit kepada PT KAP. Hal
tersebut terjadi karena Pejabat KPK dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas
kredit kepada PT KAP belum menaati ketentuan yang berlaku dan Divisi Analisa Risiko
(ARK) tidak tegas di dalam memberikan pertimbangan resiko terhadap permohonan kredit
PT KAP.
19. Persetujuan Fasilitas Kredit PT Tunas Baru Lampung (PT TBL) sebesar Rp125.000,00 juta
belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
Permasalahannya adalah bahwa fasilitas kredit PT TBL disetujui disaat kolektibilitas kredit
PT TBL di Bank lain berada pada kolektibilitas dua, track record PT TBL selama dua tahun
terakhir kurang baik, PT TBL tidak memenuhi persyaratan minimum CR dan persetujuan
kredit diberikan di saat kinerja PT TBL tidak baik, jaminan yang diserahkan PT TBL tidak
mengcover dan telah dijaminkan kepada bank lain, permohonan kredit PT TBL belum
dilengkapi dengan legalitas usaha yang lengkap dan persetujuan kredit PT TBL dilakukan
sebelum mendapat tanggapan konsultasi dari Dekom. Kondisi tersebut mengakibatkan
pemberian fasilitas kredit kepada PT TBL sebesar Rp125.000,00 juta berisiko tinggi dan
Dekom tidak dapat mempertimbangkan secara dini terhadap kelayakan pemberian kredit
kepada PT TBL. Hal tersebut terjadi karena Pejabat KPK dalam memberikan persetujuan
fasilitas kredit kepada PT TBL belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku dan
Divisi ARK tidak tegas dalam memberikan pertimbangan resiko terhadap permohonan
kredit PT TBL.
20. Persetujuan Fasilitas Kredit sebesar Rp40.000,00 juta kepada PT Florindo Makmur (PT
FM) belum sesuai ketentuan CPC dan BPP Bank BNI. Permasalahannya adalah bahwa
analisa kredit PT FM belum sesuai dengan BPP, PT FM belum memenuhi syarat untuk
menjadi nasabah Bank BNI, analisa atas laporan keuangan PT FM belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan, permohonan kredit PT FM tidak dilengkapi dengan legalitas
usaha yang lengkap dan jaminan yang diserahkan belum diasuransikan. Masalah tersebut
mengakibatkan pemberian fasilitas kredit kepada PT FM sebesar Rp40.000,00 juta berisiko
tinggi. Hal tersebut terjadi karena Pejabat KPK dalam memberikan persetujuan fasilitas
kredit kepada PT FM belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku RM dalam
menganalisa permohonan kredit belum memperhatikan ketentuan..
7