PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

d. Analisis pemberian kredit kepada PT Nico Taiyojaya dengan outstanding sebesar
Rp27.026,88 juta kurang cermat dan jaminan yang diserahkan tidak cukup untuk
mengcover kewajiban kreditnya. Masalah tersebut mengakibatkan Dana Bank BNI
sebesar Rp19.390,25 juta (pokok kredit) tertanam menjadi kredit macet dan
menanggung beban sebesar jumlah tersebut karena harus membentuk PPAP 100% dan
SKM Bank BNI Bandung berpotensi menderita kerugian minimal Rp21.348,18 juta
(nilai kewajiban debitur (pokok dan bunga) Rp27.026,88 juta - nilai taksasi jaminan
terakhir Rp5.678,70 juta). Hal tersebut disebabkan Analis Kredit dalam menganalisa
permohonan kredit PT NTJ kurang mendalam yaitu pada aspek produksi, pemasaran
dan aspek pemasaran.
e. Pemberian KMK kepada debitur PT Erlangga Bina Niaga Harmonia sebesar
Rp5.000,00 juta menimbulkan kredit bermasalah. Permasalahannya adalah PT EBNH
diberi exception untuk tidak menyerahkan agunan tambahan, terdapat indikasi bahwa
fasilitas KMK tersebut diberikan oleh PT EBNH kepada PT Toyamilindo yang
merupakan perusahaan terafiliasi dan PT EBNH tidak memenuhi kewajibannya untuk
menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi triwulanan dan laporan keuangan
tahunan audited. Masalah tersebut mengakibatkan dana Bank BNI sebesar Rp5.000,00
juta tertanam menjadi kredit macet dan menanggung kerugian sebesar jumlah tersebut
karena harus membentuk PPAP 100% serta tujuan pengendalian intern perkreditan
untuk mengamankan dan melindungi kredit yang diberikan tidak sepenuhnya tercapai.
Hal tersebut terjadi karena pengawasan oleh RM terhadap kredit yang diberikan kepada
PT EBNH masih lemah dan persyaratan laporan yang harus diserahkan oleh debitur
yang diatur dalam PK belum cukup memadai untuk mencegah timbulnya
penyalahgunaan kredit (Laporan yang disyaratkan triwulanan dan bukan bulanan).
47. SKM Surabaya
a. Pemberian fasilitas kredit kepada PT Anak Jaya Bapak Sejahtera (PT AJBS) belum
sepenuhnya sesuai ketentuan. Permasalahannya adalah bahwa laporan keuangan yang
disampaikan masih unaudited, jaminan terkendali belum memenuhi ketentuan dan
realisasi PAL (standby kredit) sebesar Rp1.127,50 juta dijadikan fasilitas KMK dan KI.
Masalah tersebut mengakibatkan antara lain Analis Kredit dalam menganalisa
permohonan kredit tidak memperoleh informasi laporan keuangan yang lebih andal dan
terpercaya. Hal tersebut disebabkan RM belum sepenuhnya mematuhi dan menerapkan
ketentuan yang telah diatur dalam BPP ketika melakukan analisa kredit.
b. Pemberian fasilitas KMKE Onshore kepada PT Anita Vira Andika belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan. Permasalahannya adalah jaminan tidak mengcover fasilitas
kreditnya dan belum diikat dengan sempurna, DER melampaui ketentuan dan resiko
umum PT AVA adalah cenderung tinggi. Masalah tersebut mengakibatkan fasilitas
kredit kepada PT AVA berpotensi menjadi kredit bermasalah dan kepentingan Bank
BNI untuk memperoleh pengembalian kredit dari second way out (jaminan) kurang
kuat. Hal tersebut terjadi karena pejabat pengusul dan pemutus tambahan kredit
KMKE onshore dan penambahan plafond L/C belum sepenuhnya memperhatikan
ketentuan dan pengawasan pengelolaan kredit yang dilakukan oleh RM belum
maksimal.
17