21.02.2013 Views

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BPK-RI menyarankan agar Direksi BNI:<br />

a. Memperingatkan Petugas <strong>Bank</strong> BNI yang ditunjuk melakukan pengecekan keberadaan BPKB<br />

untuk melakukan pengecekan secara rutin setiap tiga bulan sebagaimana yang telah diatur<br />

dalam Perjanjian Kerjasama No. 2003/04 tanggal 22 April 2003. Pengecekan keberadaan<br />

BPKB tersebut sangat penting karena untuk jenis kredit kendaraan bermotor, BPKB<br />

merupakan jaminan kredit.<br />

b. Direktur <strong>Bank</strong> BNI yang membidangi Risk Management mengkaji ulang BPP Perkreditan<br />

yang berkaitan dengan jaminan agar tidak menimbulkan multi tafsir pada tingkat unit bisnis.<br />

Ketentuan yang perlu direformulasi adalah masalah CEV dikaitkan dengan maksimum kredit.<br />

Dalam hal fasilitas kredit telah ditarik, apakah CEV 100% dihitung dari maksimum fasilitas<br />

awal kredit atau dari baki debetnya.<br />

c. Menginstruksikan RM yang mengelola debitur <strong>PT</strong> ADMF untuk segera mengusahakan<br />

kekurangan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp2.025,00 juta dengan menyurati<br />

<strong>PT</strong> ADMF untuk meminta pemenuhan kekurangan penutupan nilai pertanggungan dimaksud.<br />

37. Pengelolaan kredit <strong>PT</strong> Pasaraya Tosersajaya sebesar Rp63.072,59 juta belum sesuai dengan<br />

ketentuan<br />

<strong>PT</strong> Pasaraya Tosersajaya (<strong>PT</strong> <strong>PT</strong>S) didirikan berdasarkan akta Notaris Drs. Gde<br />

Ngurahrai, SH No. 9 tanggal 7 Februari 1981 di Jakarta yang bergerak di bidang retail bisnis.<br />

Berdasarkan Akta No.95 tahun 2003 pemegang saham mayoritas (85%) adalah <strong>PT</strong> Pasaraya<br />

Nusakarya (<strong>PT</strong> PNK) sedangkan 14% dan 1% saham sisanya dimiliki masing-masing oleh<br />

<strong>PT</strong> Taspen (Persero) dan <strong>PT</strong> Jasa Raharja (Persero) dari nilai saham sebesar Rp190.574,13 juta.<br />

Sementara pengurus <strong>PT</strong> <strong>PT</strong>S antara lain Abdul Muthalib selaku Komisaris Utama dan Hasim<br />

Sumiana selaku Direktur Utama.<br />

<strong>PT</strong> <strong>PT</strong>S memperoleh fasilitas KI sindikasi sebesar Rp376.000,00 juta yang didudukkan<br />

dalam PK No.99 tanggal 30 September 1993, dengan rincian sebagai berikut:<br />

(dalam juta Rupiah)<br />

No. Nama <strong>Bank</strong> Maksimum Fasilitas Prosentase<br />

1. BRI (leader) 115.600,00 30,74%<br />

2. BTN 75.200,00 20,00%<br />

3. Bapindo 75.200,00 20,00%<br />

4. BNI 72.500,00 19,28%<br />

5. <strong>Bank</strong> Exim 37.500,00 9,97%<br />

Total 376.000,00 100,00%<br />

KI tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan Proyek Mega Pasaraya. Fasilitas KI tersebut<br />

telah tiga kali direstrukturisasi, yaitu tanggal 10 Agustus 1998, 18 April 2000 dan 30 Desember<br />

2002.<br />

Selanjutnya, dari surat <strong>Bank</strong> BRI No.B.073-DIR/RPK/RKM/01/05 tanggal 27 Januari<br />

2005 perihal rencana tindak lanjut kredit <strong>PT</strong> <strong>PT</strong>S diketahui hal-hal sebagai berikut:<br />

a. Alternatif restrukturisasi yaitu penjualan Pasaraya Manggarai (harus terealisir selambatlambatnya<br />

31 Maret 2005), penunjukan Property Manajemen dan penyerahan dokumendokumen.<br />

b. Alternatif lain<br />

209

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!