21.02.2013 Views

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2) BPP Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 05 Hal 1 butir 5.a.1 perihal besarnya nilai<br />

pengikatan Hak Tanggungan untuk Kredit Langsung ditetapkan bahwa dalam hal nilai<br />

taksasi jaminan lebih kecil dari maksimum kreditnya, maka nilai pengikatan hak<br />

tanggungan minimum sebesar nilai taksasinya.<br />

Masalah tersebut mengakibatkan :<br />

1) <strong>Bank</strong> BNI menanggung kerugian sebesar Rp19.390,25 juta (pokok kredit) karena harus<br />

membentuk PPAP 100% ketika kredit tersebut macet.<br />

2) <strong>Bank</strong> BNI SKM Bandung berpotensi menderita kerugian minimal Rp21.348,18 juta (nilai<br />

kewajiban debitur (pokok dan bunga) Rp27.026,88 juta - nilai taksasi jaminan terakhir<br />

Rp5.678,70 juta).<br />

Hal tersebut disebabkan Analis Kredit dalam menganalisa permohonan kredit <strong>PT</strong> NTJ<br />

kurang mendalam yaitu pada aspek produksi, pemasaran dan aspek pemasaran.<br />

Direksi <strong>Bank</strong> BNI menjelaskan bahwa :<br />

1)Penilaian aspek-aspek produksi, pemasaran, manajemen serta aspek-aspek risiko lainnya<br />

untuk selanjutnya menjadi perhatian kami.<br />

2)Pada saat ini jaminan tidak lagi mengcover fasilitas kreditnya karena konversi dari valuta<br />

USD ke valuta Rupiah dengan kurs yang lebih tinggi.<br />

BPK – RI menyarankan agar :<br />

1) Pemimpin Divisi UMN atau pejabat lain terkait di Kantor Pusat memberikan teguran<br />

kepada Analis Kredit yang melakukan analisa kredit kepada <strong>PT</strong> NTJ, karena kurang<br />

mendalam sehingga kredit tersebut menjadi macet dan bahkan telah dihapus buku.<br />

2) RM mengupayakan penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan barang jaminan yang<br />

dikuasai oleh BNI. Apabila dipandang debitur sudah tidak kooperatif lagi dalam<br />

menyelesaikan kreditnya, maka kredit tersebut segera diserahkan kepada KP2LN sesuai<br />

ketentuan intern BNI.<br />

e. Pemberian KMK kepada debitur <strong>PT</strong> Erlangga Bina Niaga Harmonia sebesar Rp5.000,00<br />

juta menimbulkan kredit bermasalah<br />

<strong>PT</strong> Erlangga Bina Niaga Harmonia (<strong>PT</strong> EBNH) didirikan pada tahun 1993 oleh Ir.<br />

Handoko, kemudian pada tahun 1998 dibeli oleh Ir. H. Soenoto. <strong>PT</strong> EBNH merupakan<br />

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan rotan dengan produk utamanya<br />

kursi yang seluruhnya di ekspor ke luar negeri. Alamat kantor dan pabriknya terletak di Desa<br />

Bodesari dan Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.<br />

Berdasarkan Akta perubahan No. 27 tanggal 21 Desember 1998, pengurus dan pemilik<br />

saham <strong>PT</strong> EBNH antara lain Ir. H. Soenoto sebagai Komut pemilik 97% saham dari nilai<br />

saham Rp150,00 juta dan Ir. H. Deden Nursasih sebagai Dirut.<br />

<strong>PT</strong> EBNH pertama kali mendapat KMK dari SKM BNI Bandung sebesar Rp5.000,00<br />

juta sesuai PK No. 2001.026 tanggal 25 Oktober 2001. Fasilitas tersebut diperpanjang dan<br />

ditambah sesuai PK No. 2003.023 tanggal 5 September 2003 sehingga menjadi Rp5.860,00<br />

273

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!