21.02.2013 Views

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

PT Bank Negara Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hal tersebut tidak sesuai dengan addendum PK No.(2) 30 tanggal 18 Agustus 1999<br />

pasal 17 yang menyatakan bahwa penerima kredit wajib menjaga dan memelihara keuangan<br />

perusahaan sehingga CR minimal 130%.<br />

Masalah tersebut mengakibatkan :<br />

a. Pengelolaan kredit yang tidak mengacu kepada ketentuan intern yang telah ditetapkan,<br />

mengakibatkan risiko yang akan ditanggung oleh bank akan lebih besar apabila ternyata kredit<br />

yang telah diberikan bermasalah, karena peraturan yang telah ditetapkan tersebut pada dasarnya<br />

adalah untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank.<br />

b. Tidak adanya teguran oleh <strong>Bank</strong> BNI atas pelanggaran PK yang dilakukan oleh debitur<br />

mengakibatkan pengawasan terhadap kegiatan debitur yang dilakukan oleh <strong>Bank</strong> BNI tidak<br />

efektif dan bila terjadi permasalahan tidak dapat segera mengambil tindakan yang<br />

menguntungkan bagi bank.<br />

c. Adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan PK dalam jumlah yang besar yaitu untuk<br />

membayar hutang kepada pemegang saham dan penyertaan saham kepada <strong>PT</strong> Kideco Jaya<br />

Agung yang seluruhnya berjumlah Rp105.950,50 juta dapat mempengaruhi kelancaran <strong>PT</strong><br />

SMJ untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok kepada <strong>Bank</strong> BNI.<br />

Hal tersebut disebabkan oleh :<br />

a. RM dan analis kredit dalam pengelolaan kredit belum sepenuhnya memperhatikan ketentuanketentuan<br />

yang berlaku serta belum secara tegas meminta debitur untuk memenuhi ketentuan<br />

yang tertuang dalam PK.<br />

b. Tidak adanya kewajiban menyampaikan laporan keuangan bulanan sehingga sulit mendeteksi<br />

kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh debitur.<br />

Direksi <strong>Bank</strong> BNI menjelaskan bahwa :<br />

a. Perpanjangan sementara dilakukan untuk menjembatani proses PAK yang belum selesai,<br />

sementara pinjaman telah jatuh tempo, sehingga memberikan kepastian hukum dan menjaga<br />

tertib administrasi, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami. Penilaian kembali jaminan<br />

terakhir tanggal 15 Maret 2004 dan untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami. OTS<br />

terakhir dilakukan tanggal 28 Maret 2005, dan untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami.<br />

Total pengikatan HT sebesar Rp291,2 milyar mengcover 120,3% dari maksimum fasilitas kredit<br />

sebesar Rp242.043,70 juta, namun demikian pengikatan atas tanah/bangunan akan kami<br />

tingkatkan sesuai nilai taksasi. Bangunan yang berlokasi di Desa Karang Raja Tanjung Enim<br />

telah dimintakan penutupan asuransi ke <strong>PT</strong> Tripakarta cfm Surat <strong>PT</strong> Sumber Mitra Jaya No.<br />

090a/SMJ-SB/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005, polis masih dalam proses di <strong>PT</strong> Tripakarta. Kondisi<br />

jaminan yang belum memenuhi ketentuan tersebut sudah dikemukan dalam usulan dan sudah<br />

mendapatkan persetujuan dari KPK.<br />

b. Pinjaman bank lain merupakan fasilitas kredit untuk proyek yang tidak dibiayai oleh <strong>Bank</strong> BNI.<br />

Kami telah mengirimkan teguran dan meminta penjelasan, dan untuk selanjutnya akan menjadi<br />

perhatian kami. Berkaitan dengan penyertaan saham dapat dijelaskan bahwa sumber dana<br />

penyertaan saham ke <strong>PT</strong> Kideco Jaya Agung berasal dari pinjaman <strong>Bank</strong> Mandiri. Penyertaan ke<br />

anak perusahaan lainnya berasal dari tagihan piutang atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!