PersandinganUUPPh

tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga
lainnya, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan
kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 8.640.000,00 {Rp 2.880.000,00 +
Rp 1.440.000,00 + (3 x Rp 1.440.000,00)}. Sedangkan untuk isterinya, pada
saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp2.880.000,00. Apabila penghasilan
isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah
sebesar Rp11.520.000,00 (Rp8.640.000,00 + Rp 2.880.000,00).
Ayat (2)
Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada
awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.
Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin
dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir
setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap
dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.
Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan
moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.
Pasal 8
(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada
awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula
kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap
sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut
semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah
dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut
tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau
anggota keluarga lainnya.
100 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000
tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota
keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan
kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp21.120.000,00 {Rp15.840.000,00
+ Rp1.320.000,00 + (3 x Rp1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya,
pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja
diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp15.840.000,00. Apabila
penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah
sebesar Rp36.960.000,00 (Rp21.120.000,00 + Rp15.840.000,00).
Ayat (2)
Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada
awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.
Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin
dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir
setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung
berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.
Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang
untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan
ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap
tahunnya.
Pasal 8
(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada
awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula
kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap
sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut
semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah
dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut
tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau
anggota keluarga lainnya.
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008
101