PersandinganUUPPh
PersandinganUUPPh
PersandinganUUPPh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(5) Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagaimana<br />
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat<br />
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat<br />
warisan tersebut selesai dibagi.<br />
(6) Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal<br />
atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak,<br />
maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.<br />
Penjelasan Pasal 2A<br />
Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban<br />
pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban<br />
pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak<br />
lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum,<br />
penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi<br />
penting.<br />
Ayat (1)<br />
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia<br />
dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada<br />
di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka<br />
waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari<br />
pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi<br />
berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk<br />
selama-lamanya.<br />
Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan<br />
dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan<br />
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat buktibukti<br />
yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk<br />
selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak<br />
dalam negeri.<br />
Ayat (2)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (3)<br />
Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia<br />
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak<br />
38 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000<br />
(5) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana<br />
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai pada saat timbulnya<br />
warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai<br />
dibagi.<br />
(6) Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal<br />
atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak,<br />
maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.<br />
Penjelasan Pasal 2A<br />
Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban<br />
pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban<br />
pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak<br />
lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum,<br />
penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi<br />
penting.<br />
Ayat (1)<br />
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia<br />
dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada<br />
di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka<br />
waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari<br />
pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi<br />
berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk<br />
selama-lamanya.<br />
Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan<br />
dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan<br />
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat buktibukti<br />
yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk<br />
selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi subjek pajak<br />
dalam negeri.<br />
Ayat (2)<br />
Cukup jelas.<br />
Ayat (3)<br />
Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia<br />
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak<br />
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008<br />
39