13.05.2013 Views

PersandinganUUPPh

PersandinganUUPPh

PersandinganUUPPh

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(5) Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagaimana<br />

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat<br />

timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat<br />

warisan tersebut selesai dibagi.<br />

(6) Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal<br />

atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak,<br />

maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.<br />

Penjelasan Pasal 2A<br />

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban<br />

pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban<br />

pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak<br />

lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum,<br />

penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi<br />

penting.<br />

Ayat (1)<br />

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia<br />

dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada<br />

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka<br />

waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari<br />

pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi<br />

berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk<br />

selama-lamanya.<br />

Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan<br />

dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan<br />

Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat buktibukti<br />

yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk<br />

selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak<br />

dalam negeri.<br />

Ayat (2)<br />

Cukup jelas<br />

Ayat (3)<br />

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia<br />

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak<br />

38 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000<br />

(5) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana<br />

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai pada saat timbulnya<br />

warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai<br />

dibagi.<br />

(6) Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal<br />

atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak,<br />

maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.<br />

Penjelasan Pasal 2A<br />

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban<br />

pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban<br />

pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak<br />

lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum,<br />

penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi<br />

penting.<br />

Ayat (1)<br />

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia<br />

dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada<br />

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka<br />

waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari<br />

pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi<br />

berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk<br />

selama-lamanya.<br />

Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan<br />

dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan<br />

Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat buktibukti<br />

yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk<br />

selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi subjek pajak<br />

dalam negeri.<br />

Ayat (2)<br />

Cukup jelas.<br />

Ayat (3)<br />

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia<br />

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak<br />

Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!