PersandinganUUPPh

untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
adalah perkiraan penghasilan neto.
Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak
adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Atas
penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan
koperasi kepada anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
Ayat (2)
Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai
dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi
wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan
penghasilan neto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan
neto, Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi
intern, dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak
yang terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari
luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh
dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini
dalam tahun pajak yang sama.
(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak
boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undangundang
ini.
202 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000
Ayat (1a)
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak,
antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24
(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari
luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh
dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini
dalam tahun pajak yang sama.
(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak
boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undangundang
ini.
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008
203