PersandinganUUPPh

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan
penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur
kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode
garis lurus maupun saldo menurun.
Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang
bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak
lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari
kayu untuk karyawan.
Ayat (7)
Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha
tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan
tanaman keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan
harta berwujud yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Ayat (8) dan ayat (9)
Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta
dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.
Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari
penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan
biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau
penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan
nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam
tahun pajak yang bersangkutan.
Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian
tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.
136 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000
Contoh :
PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun
2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010.
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut
dapat dilakukan mulai tahun 2010.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan
penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur
kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode
garis lurus maupun saldo menurun.
Yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah bangunan
yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak
lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari
kayu untuk karyawan.
Ayat (7)
Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha
tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan,
perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud
yang digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
Ayat (8) dan ayat (9)
Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai
pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.
Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto
dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan
biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau
penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan
nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam
tahun pajak yang bersangkutan.
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008
137