PersandinganUUPPh
PersandinganUUPPh
PersandinganUUPPh
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya<br />
serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya pajak<br />
penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang<br />
telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran<br />
pajak yang harus dikembalikan.<br />
Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar<br />
kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan<br />
hak Wajib Pajak.<br />
Penjelasan Pasal 29<br />
Pasal 29<br />
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada<br />
kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kekurangan<br />
pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh<br />
lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan<br />
Tahunan disampaikan.<br />
Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan<br />
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-undang ini<br />
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.<br />
Apabila tahun buku sama dengan tahun takwim maka kekurangan pajak<br />
tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah<br />
tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan<br />
tahun takwim, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni,<br />
maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25<br />
September.<br />
Dihapus<br />
Penjelasan Pasal 30<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 30<br />
238 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000<br />
pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya<br />
serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya pajak<br />
penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang<br />
telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran<br />
pajak yang harus dikembalikan.<br />
Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar<br />
kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan<br />
hak Wajib Pajak.<br />
Penjelasan Pasal 29<br />
Pasal 29<br />
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar<br />
daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan<br />
pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan<br />
Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.<br />
Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan<br />
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini<br />
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan<br />
dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan<br />
Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan<br />
pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib<br />
Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun<br />
pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan<br />
tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni,<br />
kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi<br />
Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.<br />
Dihapus<br />
Penjelasan Pasal 30<br />
Cukup jelas.<br />
Pasal 30<br />
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008<br />
239
Change language