PersandinganUUPPh
PersandinganUUPPh
PersandinganUUPPh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ayat (2)<br />
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan<br />
pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan<br />
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut:<br />
- Peredaran bruto Rp 300.000.000,00<br />
- Penghasilan neto (menurut Norma<br />
Penghitungan) misalnya 20% Rp 60.000.000,00<br />
- Penghasilan neto lainnya Rp 5.000.000,00<br />
- Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 65.000.000 00<br />
- Penghasilan Tidak Kena Pajak<br />
(isteri + 3 anak) (Rp 5.184.000,00)<br />
- Penghasilan Kena Pajak Rp 59.816.000,00<br />
Ayat (3)<br />
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan<br />
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan<br />
Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan<br />
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh karena<br />
bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan,<br />
maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan<br />
biasa.<br />
Contoh:<br />
- Peredaran bruto Rp400.000.000,00<br />
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan<br />
memelihara penghasilan Rp275.000.000,00 (-)<br />
Rp125.000.000,00<br />
- Penghasilan bunga<br />
- Penjualan langsung barang oleh kantor<br />
pusat yang sejenis dengan barang yang<br />
Rp 5.000.000,00<br />
dijual bentuk usaha tetap<br />
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan<br />
Rp200.000.000,00<br />
memelihara penghasilan Rp 50.000.000,00 (-)<br />
Rp 50.000.000,00<br />
- Dividen yang diterima atau diperoleh<br />
kantor pusat yang empunyai hubungan<br />
efektif dengan bentuk usaha tetap Rp 2.000.000,00 (+)<br />
Rp182.000.000,00<br />
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3) Rp 7.000.000,00 (-)<br />
- Penghasilan Kena Pajak Rp175.000.000,00<br />
160 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000<br />
Ayat (2)<br />
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan<br />
pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan<br />
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut.<br />
- Peredaran bruto Rp4.000.000.000,00<br />
- Penghasilan neto (menurut Norma<br />
Penghitungan) misalnya 20% Rp 800.000.000,00<br />
- Penghasilan neto lainnya Rp 5.000.000,00(+)<br />
- Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 805.000.000,00<br />
- Penghasilan Tidak Kena Pajak<br />
(isteri + 3 anak) Rp 21.120.000,00 (-)<br />
- Penghasilan Kena Pajak Rp 783.880.000,00<br />
Ayat (3)<br />
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan<br />
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan<br />
Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan<br />
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena<br />
bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan,<br />
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.<br />
Contoh:<br />
- Peredaran bruto Rp 10.000.000.000,00<br />
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,<br />
Rp 8.000.000.000,00(-)<br />
dan memelihara penghasilan<br />
Rp 2.000.000.000,00<br />
- Penghasilan bunga Rp 50.000.000,00<br />
- Penjualan langsung barang yang sejenis<br />
dengan barang yang dijual bentuk usaha<br />
tetap oleh kantor pusat Rp 2.000.000.000,00<br />
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,<br />
dan memelihara penghasilan Rp 1.500.000.000,00(-)<br />
Rp 500.000.000,00<br />
- Dividen yang diterima atau diperoleh<br />
Rp 1.000.000.000,00(+)<br />
kantor pusat yang mempunyai hubungan<br />
efektif dengan bentuk usaha tetap<br />
Rp 3.550.000.000,00<br />
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3) Rp 450.000.000,00(-)<br />
- Penghasilan Kena Pajak Rp 3.100.000.000,00<br />
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008<br />
161
Change language