PersandinganUUPPh

Huruf a
Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan
induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar
atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran
lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan
pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk
juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban
memotong pajak.
Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan
nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan
pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.
Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi
yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja
sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang
menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.
Huruf b
Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembagalembaga
negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Huruf c
Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari
tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama
apapun.
Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk
tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun
tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan
hari tua, penerima tabungan hari tua.
Huruf d
Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak
dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi
190 Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 17/2000
Huruf a
Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang
pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan,
atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah,
tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun
kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional
yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.
Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran
dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, tantiem.
Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi
yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja
sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang
menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.
Huruf b
Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembagalembaga
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang
kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
Huruf c
Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan
hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan
nama apa pun.
Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran
lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala
ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima
tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua.
Huruf d
Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional
yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).
Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008
191