PersandinganUUPerpajakan

erproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau
diperolehnya penghasilan.
Contoh:
PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada
tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen)
pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,
penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.
Ayat (5)
Ayat (6)
Cukup jelas.
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam
melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud,
ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif
penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo
menurun.
Yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah
bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang
tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahpindahkan,
yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya
barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.
Ayat (7)
Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidangbidang
usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras,
kehutanan, dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri
untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidangbidang
usaha tertentu tersebut yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat (8) dan ayat (9)
Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan
harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
226 227
tersebut.
Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan
neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga
penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan
sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun
diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta
tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru
dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak
agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam
tahun penggantian asuransi tersebut.
Ayat (10)
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf
b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
oleh pihak yang mengalihkan.
Ayat (11)
Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak
untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi
wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam
setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib
Pajak.
Pasal 11A
(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud
dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna
Pajak Penghasilan