PersandinganUUPerpajakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).
Penjelasan Pasal 17D
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan
percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah
memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ayat (5)
Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
80 di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai
yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Pasal 17E
Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan
pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi
Peraturan Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal 17E
Cukup jelas.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
80 81
BAB IV
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang
masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
(2) Dihapus.
Penjelasan Pasal 18
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Dihapus.
Pasal 19
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih
harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau
kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan