PersandinganUUPerpajakan

Pasal 16F
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung
jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat
menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.
Penjelasan Pasal 16F
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima
jasa.
Oleh kerena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen
barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas
pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang
terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi
jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti
telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi
jasa.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan
dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur
dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundangundangan
lainnya.
Penjelasan Pasal 17
Cukup Jelas
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
382 383
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini :
a. semua Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan
Impor Barang Kena Pajak yang telah dilakukan sebelum undangundang
ini berlaku, tetap terhutang pajak menurut Undangundang
Pajak Penjualan 1951;
b. selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum
dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut
dan diganti dinyatakan masih berlaku.
(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yang
tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang ini,
masih tetap berlaku selama belum dicabut dan diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Undangundang
ini.
Ayat (2)
Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah