PersandinganUUPerpajakan

Huruf k
Jasa tenaga kerja meliputi:
1. jasa tenaga kerja;
2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia
tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari
tenaga kerja tersebut; dan
3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
Huruf l
Jasa perhotelan meliputi:
1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel,
rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas
yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang
menginap; dan
2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan
hostel.
Huruf m
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian
Izin Mendirikan Bangunan, pemberian lzin Usaha Perdagangan,
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu
Tanda Penduduk.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat parkir” adalah
jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik
tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat
parkir dengan dipungut bayaran.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
328 329
Huruf o
Yang dimaksud dengan “jasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam” adalah jasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Pasal 5
(1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas
Barang Mewah terhadap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang
dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di
dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
dan
b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali
pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah.
Penjelasan Pasal 5
Ayat (1)
Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh
produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah