PersandinganUUPerpajakan

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan
Pasal 32
Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan
pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Penjelasan Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 32A
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah
negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak.
Penjelasan Pasal 32A
Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan
dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku
khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masingmasing
negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan
pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak.
Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional
dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masingmasing
negara.
Pasal 32B
Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi
Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian
perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Penjelasan Pasal 32B
Dalam rangka memperluas pasar Obligasi Negara, pemerintah dapat
mengenakan tarif khusus yang lebih rendah atau membebaskan
pengenaan pajak atas Obligasi Negara yang diperdagangkan di bursa
negara lain. Pemerintah hanya dapat mengenakan perlakuan khusus
ini sepanjang negara lain tersebut juga memberikan perlakuan yang
sama atas obligasi negara lain tersebut yang diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
292 293
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1984
serta yang berakhir antara tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 31
Desember 1984 dapat memilih cara menghitung pajaknya berdasarkan
ketentuan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi
Pajak Pendapatan 1944, atau berdasarkan ketentuan dalam undangundang
ini.
(2) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31
Desember 1983, yang:
a. jangka waktunya terbatas, dapat dinikmati oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan sampai selesai;
b. jangka waktunya tidak ditentukan, dapat dinikmati sampai
dengan tahun pajak sebelum tahun pajak 1984.
(3) Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang
penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan
lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, yang
masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan
Pajak Penghasilan