PersandinganUUPerpajakan

setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.
Penjelasan Pasal 28A
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-undang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal
Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan
pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan
kelebihan pajak.
Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan
pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:
a. kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang
terutang;
b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan
pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri
selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal
Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk
mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku,
dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan
penentuan besarnya pajak penghasilan yang terutang, kebenaran
jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk
menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus
dikembalikan.
Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan
dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah
benar merupakan hak Wajib Pajak.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan
Pasal 29
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar
daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
Penjelasan Pasal 29
Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-
Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun
kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat
tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi
Wajib Pajak badan setelah tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila
tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai
tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib
dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang
pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
286 287
Dihapus
Penjelasan Pasal 30
Dihapus
Cukup jelas
Penjelasan Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 30
Pasal 31
Pajak Penghasilan