PersandinganUUPerpajakan

Penjelasan Pasal 22
Ayat (1)
Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut
pajak adalah:
- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara
lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah
pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi
yang sama;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun
swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha
produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen;
dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari
pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan
dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi
kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat
mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya,
seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen
dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat
mewah.
Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan
mempertimbangkan, antara lain:
- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi
pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah
dilaksanakan.
Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan
dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan
kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat
waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak
berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
262 263
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh
Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor
Pokok Wajib Pajak.
Pasal 23
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek
pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib
Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh
pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
f;
3. royalti; dan
Pajak Penghasilan