PersandinganUUPerpajakan

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan
Pasal 19
(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian
kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian
antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan
harga.
(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterapkan tarif Pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri
Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
Penjelasan Pasal 19
Ayat (1)
Adanya perkembangan harga yang mencolok atau
perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan
kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat
mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar.
Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang
menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap
(revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
BAB V
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20
(1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi
oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan
pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib
Pajak sendiri.
(2) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan
yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk
penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
Penjelasan Pasal 20
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
254 255
Ayat (1)
Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati
jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:
a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh
penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak
atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari
modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.
b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.
Ayat (2)
Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan
untuk setiap bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan
masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima
atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam
tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.
Ayat (3)
Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran
pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan
cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang
Pajak Penghasilan