PersandinganUUPerpajakan

Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran
dihitung sebagai berikut:
angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.
angsuran ke-2 : 2% x Rp 896.000,00 = Rp17.920,00.
angsuran ke-3 : 2% x Rp 672.000,00 = Rp13.440,00.
angsuran ke-4 : 2% x Rp 448.000,00 = Rp 8.960,00.
angsuran ke-5 : 2% x Rp 224.000,00 = Rp 4.480,00.
b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai
dengan tanggal 30 Juni 2009.
Ayat (3)
Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan
pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut
sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00 = Rp112.000,00.
Cukup jelas.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Pasal 20
(1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang
masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung
Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan
Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
84
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya
atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan
Indonesia;
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau
memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan
yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan
bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penjelasan Pasal 20
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
84 85
Ayat (1)
Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan
tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak
tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya
dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak
dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung
Pajak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus”
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan