PersandinganUUPerpajakan

Ayat (7a)
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan
efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat
menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan
dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya
Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi
karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak.
28
laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.
(4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Pasal 4
(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh
pengurus atau direksi.
(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat
kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan
lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena
Pajak.
(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
(4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan
tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.
(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal 4
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
28 29
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (4a)
Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib
Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masingmasing
Wajib Pajak.
Contoh:
PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut,
PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan
konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan
keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan
PT B dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masingmasing,
bukan laporan keuangan konsolidasi.
Ayat (4b)
Cukup jelas.
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan