PersandinganUUPerpajakan

di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja
mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran
lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b),
ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai
dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1)
dianggap ada apabila:
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak
langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib
Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih
yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih
Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik
langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
(5) Dihapus.
Penjelasan Pasal 18
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri
Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya
perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat
dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia
usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan
mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt
to equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal
sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya
perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal
demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-
Undang ini menentukan adanya modal terselubung.
Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian
ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud
dengan “kewajaran atau kelaziman usaha” adalah adat kebiasaan
atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang
sehat dalam dunia usaha.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
248 249
Ayat (2)
Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan
internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa
Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri.
Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terhadap
penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang
menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang
untuk menentukan saat diperolehnya dividen.
Contoh:
PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40%
dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q.
Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam
tahun 2009 X Ltd. memperoleh laba setelah Pajak sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal demikian,
Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya
dividen dan dasar penghitungannya.
Ayat (3)
Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah
terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya
hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa,
Pajak Penghasilan