PersandinganUUPerpajakan

hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya
paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui,
pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui
pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya
dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum
dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi)
kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak
belum dilakukan pemeriksaan.
Contoh:
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak
berikutnya paling lama Masa Pajak Oktober 2010.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
354 355
Pasal 10
(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan
Dasar Pengenaan Pajak.
(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu
perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah,
tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan
Undang-Undang ini.
(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut.
Penjelasan Pasal 10
Ayat (1)
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor,
Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 8.
Ayat (2)
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada
setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena
Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah.
Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bukan
merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah